Sabtu, 26 November 2011

CONTOH KOPERASI YANG SUKSES DAN KRITERIANYA

A. Koperasi yang Sukses Kelola Pasar

Pasar Ritel dan Pasar Buah Jakabaring – Palembang, yang dikelola koperasi merupakan satu contoh sukses pengembangan pasar tradisional yang keberadaannya mulai terancam oleh pasar modern. Keberadaan kedua pasar tersebut (Pasar Tradisional Berkonsep Modern) telah membantu koperasi lokal untuk hidup secara mandiri dalam menjalankan usahanya, tanpa bergantung pada modal pemerintah. Sebelumnya, bidang usaha koperasi tersebut hanya melayani simpan pinjam untuk para anggotanya terutama pedagang buah, namun Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) mulai merambah mengelola pasar buah dan memberikan cicilan murah, koperasi tersebut juga membantu untuk mendapat pinjaman dana dari perbankan. Kunci sukses program ini, katanya, terletak pada keseriusan Pemkot dan koperasi untuk terus mengembangkan pasar tradisional yang berkonsep modern.

B. Koperasi Simpan Pinjam


Koperasi Kusuma Mulya Semarang di dirikan pada tahun 2000 pada awalnya hanya bergerak di bidang simpan pinjam dengan bermodal awal 10 jutaan dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang sekarang sudah memiliki aset ratusan juta. Pada tahun 2007 pengurus koperasi adalah Ketua Agus Santosa.SE Sekretaris Rokhayati Bendahara Iria Wati.SE, Dewan Pengawan Pratiknya SH dan Saino

C. Koperasi Karyawan Indosat (Kopindosat)

Berdiri pada 15 Agustus 1984, dengan jumlah anggota sebanyak ± 800 orang dengan modal awal dari iuran anggota yang berasal dari alokasi bonus karyawan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi DKI Jakarta Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No. 111/BLK/1984 tanggal 30 Nopember 1984 Tahun 2004 tepatnya tanggal 2 Maret, terjadi penggabungan (amalgamasi) antara Kopindosat dengan Koperasi Antariksa yang merupakan Koperasi Pegawai PT. Satelindo, seiring dengan proses merger PT. Satelindo dengan PT. Indosat, Tbk. Melalui penggabungan tersebut, jumlah anggota Kopindosat bertambah menjadi ± 4000 orang.

D. KSP JASA
Koperasi tersebut di dirikan di lingkungan basis pelaku ekonomi mikro di seputar pasar-pasar di karsidenan pekalongan jawa tengah merupakan koperasi simpan pinjam mengurus mengajak pedagang di sekitar untuk menjadi anggota koperasi dan penyertaan modal suka rela. Namun demikian hal-hal yang menyangkut pokok-pokok tata cara perekonomian secara umum tetap di lakukan sebagai basis dasar standart managemen koperasi tersebut.

Koperasi dikatakan sukses apabila didukung oleh :
• Organisasi permodalan yang cukup
• Ada usaha didalamnya
• Memantapkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat dalam tatanan perekonomian yang demokratis dan berkeadilan.

·         Mampu melengkapi kebutuhan para anggotanya,
·         Memberikan keuntungan bagi para anggotanya, dan
·         Mempunyai perencaan yang matang
Kriteria Suksesnya Koperasi:

1. Mempunyai modal yang cukup.
2. Ada usaha didalamnya.
3. Memiliki banyak anggota.
4. Menghasilkan keuntungan/laba yang meningkat pesat.
5. Memantapkan koperasi sebagi pilar ekonomi rakyat dalam tatanan perekonomian yang adil dan demokratis.
6. Dapat mensejahterakan anggotanya.

APAKAH PRINSIP EKONOMI KOPERASI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BANGSA INDONESIA?

Betul, prinsip ekonomi koperasi sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Karena Indonesia memiliki sistem ekonomi yaitu sistem demokasi ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi negara lain.

Prinsip-prinsip dasar koperasi tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 tentang koperasi Indonesia dan dalam Bab II, bagian Kedua, Pasal (5) UUNo.25 Koperasi tahun 1992 diuraikan bahwa :
  •  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  •  Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  •  Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha
  • masing-masing anggota;
  •  Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  •  Kemandirian.

Berdasarkan uraian diatas bangsa Indonesia membutuhkan koperasi untuk menggerakkan roda perekonomian, melalui sebuah lembaga atau organisasi usaha yang bersifat sukarela dan terbuka.

Prinsip koperasi Indonesia:

  •  Selalu melakukan trade off
  •  Biaya adalah segala seuatu yang akan anda korbankan untuk memperoleh sesuatu
  •  Orang rasional berfikir hidup secara bertahap
  •  Orang selalu bereaksi terhadap insentif
  •  Perdagangan dapat menguntungkan semu pihak
  •  Pasar secara umum merupakan wahan yang baik guna mengkoorninasikan kegiatan ekonomi
  •  Pemerintah adakalanya dapat memeperbaiki hasil kerja dan mekanisme pasar
  •  Standart hidup suatu negara tergantung pada kemampuan memroduksi suatu barang dan jasa
  •  Harga- harga akan meningkat apabila mencetak uang terlalu banyak
  •  Masyarakat menghadapi trade off jangka pendek antara infasi dan penganguran
Prinsip ekonomi koperasi yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia:

a) Koperasi selalu melakukan trade off untuk mencapai keuntungan yang diharapkan
b) Hasil perdagangan dapat menguntungkan semua pihak ( anggota koperasi )
c) Biaya – biaya yang berasal dari anggota dipakai untuk memperoleh suatu laba
d) Koperasi dimiliki oleh semua anggota koperasi

Koperasi juga memberi ruang dalam pembelajaran demokrasi, implementasi prinsip-prinsip gotong-royong, keterbukaan, tanggung jawab dan kebersamaan yang juga dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan ekonomi yang mandiri. Dengan demikian, akan memberi ruang dan kesempatan pula bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi, ruang dan kesempatan untuk menata persatuan dan solidaritas bangsa.

DASAR HUKUM KOPERASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;

2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/KEP/KUKM/X/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akte Pendirian Koperasi;

4. UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian
Koperasi : badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (pasal 1, ayat [1] )

5. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

• Kegiatan usaha simpan pinjam : kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi ybs, calon anggota koperasi ybs, koperasi lain dan atau anggotanya, (pasal 1, ayat [1] ).

• Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 3 bulan setelah simpanan pokok harus menjadi (pasal 18 ayat [2] ).

6. Dasar hukum operasional Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992. Tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi, diatur dalam bab 3 pasal 4 (fungsi dan peran koperasi) dan pasal 4 UU Nomor 25 tahun 1995

7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 15/Per/M.KUKM /XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara operasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam .

Dasar Hukum Koperasi Indonesia :

1. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992,
3. Ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto,
4. Diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.
5. Dengan terbitnya UU 25 Tahun 1992 maka dinyatakan tidak berlaku
6. UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian,
7. Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan
8. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832

Koperasi mempunyai landasan :

  • Landasan Idiil/iddiolodi/dasar adalah : Pancasila
  • Landasan Struktural UUD 45 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi " Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan"
  • Landasan Operasional adalah : GBHN temtang arah pembangunan koperasi
  • Landasan Mental adalah : setia kawan dan kesadaran pribadi

Senin, 21 November 2011

APA YANG ANDA KETAHUI TENTANG LC ( LETTER OF CREDIT )??

Letter of credit, atau sering disingkat menjadi L/C, LC, atau LOC, adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan). Letter of Credit sangat vital dalam memberikan keyakinan kepada pembeli maupun penjual dalam melakukan perdagangan international (export-import).

Dalam sebuah transaksi yang menggunakan Letter of Credit, yang menjadi penentu dasar realisasi pembayaran adalah Dokumen. Sedangkan kondisi barang/jasa yang diperjual-belikan maupun hal-hal lain yang menyangkut kesepakatan penjual dengan pembeli, adalah diluar tanggung jawab institusi keuangan (bank), artinya : bank pembuka berhak mendebit rekening pembeli dan wajib membayarkannya kepada penjual melalui bank yang ditunjuk begitu dokumen diterima dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan kondisi yang ditentukan, terlepas apakah barang/jasa yang diserahkan dalam keadaan yang sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dengan penjual atau tidak.

Minggu, 13 November 2011

APAKAH KOPERASI MENGUNTUNGKAN (SECARA KEUANGAN) BAGI ANGGOTANYA

Ternyata, koperasi menguntungkan (secara keuangan) bagi anggotanya. Sebab, koperasi dapat dijadikan tempat berinvestasi bagi anggotanya. Investasi tidak langsung dalam bentuk simpanan, maupun investasi langsung dalam bentuk perusahaan. Dalam koperasi dikenal istilah SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dalam perusahaan dikenal sebagai Deviden, imbal jasa atas modal.

Beberapa keuntungan menjadi anggota koperasi yang dapat menyejahterakan adalah sebagai berikut :

• Anggota dapat memiliki investasi, sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang karena memiliki investasi atau tabungan yang berkembang dan memiliki perusahaan yang dikelola oleh manajemen sendiri, dengan pasar atau konsumen yang sudah jelas dalam kelompok tertentu.

• Koperasi bisa membebaskan anggotanya dari lilitan hutang.

• Koperasi bisa memberikan anggotanya tingkat bunga simpanan yang lebih besar.

• Koperasi bisa menjadi tempat arisan.

• Koperasi biasanya menjual barang dengan lebih murah.

Apabila dibandingkan dengan menabung di bank, dana yang relatif kecil maka tabungan akan mendapat potongan biaya administrasi. Bunga yang didapatkan pun tidak besar, terutama jika jumlah tabungan kecil.

Sementara, jika menabung di koperasi, anggota bisa mendapatkan bunga 10% meskipun menabung dalam jumlah yang kecil. Para anggota juga bisa terbebas dari hutang dengan adanya program pengembangan usaha, sehingga kesejahteraan anggota pun bisa tercapai.

JASA – JASA BANK UMUM

Jasa-jasa Bank Umum yang ditawarkan meliputi :

a. Transfer (jasa pengiriman uang lewat bank).

b. Kliring (Clearing), penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.

c. Inkaso (Collection),penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

d. Safe Deposit Box
Memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-¬barang berharga milik nasabah.

e. Bank Card (Kartu kredit)
Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan.

f. Bank Notes
Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

g. Bank Garansi
Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha.

h. Bank Draft
Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.

i. Letter of Credit (L/C)
Surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Dalam tran-saksi ini terdapat berbagai macam jenis L/C, sehingga nasabah dapat meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkannya.

j. Cek Wisata (Travellers Cheque)
Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan

k. Menerima setoran-setoran,membantu nasabahnya me¬nampung setoran dari berbagai tempat.

l. Melayani pembayaran, diantaranya :
- Pembayaran pajak, telepon, air, listrik, serta uang kuliah
- Membayar Gaji/Pensiun/honorarium
- Pembayaran deviden, pembayaran kupon, serta pembayaran bonus/hadiah

m. Bermain di dalam pasar modal, bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal

PRODUK – PRODUK BANK UMUM

Produk – produk Bank Umum adalah antara lain :

a. Simpanan Giro (Demand Deposit),
Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarik¬annya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit),
Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan di¬lakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

c. Simpanan Deposito (Time Deposit),
Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka wak¬tu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call.

d. Kredit Investasi,
Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.

e. Kedit Modal Kerja,
Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha.

f. Kredit Perdagangan,
Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya.

g. Kredit Produktif,
Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal keda atau perdagangan.

h. Kredit Konsumtif,
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi mi¬sainya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun pa¬pan.

i. Kredit Profesi,
Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profe¬sional seperti dosen, dokter atau pengacara.

Senin, 10 Oktober 2011

PRINSIP KOPERASI DAN CIRI KHAS KOPERASI YANG TIDAK TERDAPAT PADA PRINSIP EKONOMI

A. Prinsip Yang Digunakan Koperasi

Prinsip Koperasi diantaranya, sebagai berikut :
1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis
3. Pembagian laba (sisa hasil usaha) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa para anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan Perkoperasian

B. Ciri Khas Koperasi yang tidak terdapat pada Prinsip Ekonomi

Ciri khas koperasi yang tidak terdapat pada prinsip ekonomi adalah dengan adanya :

• Prinsip Kebersamaan. Sebab dengan adanya prinsip kebersamaan ini, koperasi selalu mengutamakan pemenuhan kebutuhan, kemakmuran, dan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

• Berazaskan Kekeluargaan, dimana semua anggotanya memiliki kesamaan cita-cita demi mencapai kesejahteraan bersama.

• Modal Koperasi diperoleh dari simpanan-simpanan anggotanya.

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN KURS TETAP, KURS MENGAMBANG, dan KURS MENGAMBANG TERKENDALI

a. Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate System)

• Kelebihan : terbatasnya ruang gerak untuk berspekulasi.

• Kelemahan : kurangnya fleksibilitas mata uang jika terjadi perubahan dalam pasar Internasional, dan untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uangnya, maka otoritas moneter harus memiliki dana yang cukup.

b. Kurs Mengambang (Floating Exchange Rate System)


• Kelebihan : Masalah dari negara lain (seperti inflasi dan tingkat pengangguran) tidak akan merambat (contagion effect), bank sentral dan pemerintah tidak perlu terus menjaga dan memprtimbangkan kurs tukar dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan.

• Kelemahan : Sangat besarnya peluang untuk berspekulasi, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar.Dalam sistem ini, nilai kurs tukar ditentukan oleh tekanan pasar tanpa adanya intervensi pemerintah.


c. Kurs Mengambang Terkendali (Managed Floating Exchange Rate)

• Kelebihan : fleksibilitasnya yang cukup tinggi dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi pasar.

• Kelemahan : perlunya otoritas moneter memiliki cadangan dana yang cukup untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uangnya.

KURS TETAP, KURS MENGAMBANG, dan KURS MENGAMBANG TERKENDALI

A. Pengertian

Kurs Tetap ( Fixed Exchange Rate System ),adalah kurs ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, yang dibiarkan tetap konstan dan hanya berfluktuasi pada batasan yang lebih sempit. Jika kurs berubah terlalu tajam, maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengendalikannya.

Kurs Mengambang (Floating Exchange Rate System), adalah kurs yang ditetapkan oleh mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa valas. Sistem kurs mengambang secara murni atau clean float atau freely floating system yaitu penentuan kurs valas di bursa valas terjadi tanpa campur tangan pemerintah.

Kurs Mengambang Terkendali (Managed Floating Exchange Rate), adalah kurs penentuan kurs valas yang terjadi karna adanya campur tangan pemerintah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valas melalui berbagai kebijakannya di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri.

Minggu, 02 Oktober 2011

PENYEBAB KOLAPSNYA SEBUAH BANK DAN CONTOH KASUS BANK KOLAPS

A. Penyebab Kolapsnya sebuah Bank

Sebuah bank dapat dinyatakan bermasalah atau mengalami kegagalan bila sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban deposan dan kreditur. Dalam menjalankan roda bisnis, bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang umumnya berjangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun). Dana yang terkumpul tadi akan dimanfaatkan bank untuk membiayai kredit korporasi atau penempatan pada instrumen - instrumen investasi lain yang umumnya berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Secara alamiah, bank sedang mengalami yang disebut maturity gap pada struktur keuangannya. Artinya, antara kewajiban membayar dana nasabah dan hasil penempatan, jatuh temponya tidaklah sama. Sehingga bukan tidak mungkin bank akan mengalami rush oleh nasabah.

B. Contoh Kasus Bank yang mengalami Kolaps

Contoh kasus Bank yang mengalami kolaps, salah satunya adalah Bank Century. Bank Century sendiri adalah merupakan hasil merger 3 (tiga) bank, yaitu Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac.

Pada 20 November 2008, Bank Century dinyatakan gagal dan berdampak sistematik pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) serta disetujui oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 21 November 2008.

Selama ini untuk mengukur sistemik atau tidaknya sebuah bank hanya didasarkan pada penguasaan asset. Semakin besar asset sebuah bank akan semakin tinggi pula potensi sistemik bank itu bila harus ditutup. Begitu pula sebaliknya, bank dengan asset kecil maka potensi sistemiknya pun rendah.

Saat Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik, salah satu latar pertimbangan karena Negara kita sedang menghadapi krisis yang sedang mendalam periode Oktober hingga Desember 2008. Bila Bank Century ditutup dalam situasi tidak kritis, dipastikan tidak berdampak sistemik.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank (DPNP) BI memakai kerangka analisis sistem Memorandum of Understanding (MoU) Uni Eropa, 1 Juni 2008. Yang salah satu bunyi petikan MoU Uni Eropa itu mengatakan bahwa ”penilaian kualitatif menjadi unsure lebih penting ketimbang informasi kuantitatif saat ini”. Pandangan MoU Uni Eropa tersebut didasarkan pada pengalaman panjang mereka dalam menangani dan mencegah krisis keuangan.

Kemudian, ada 4 (empat) aspek yang dipakai MoU Uni Eropa dalam menganalisis gagal nya sebuah bank yang diperkirakan berdampak sistemik, yaitu :
1. Institusi Keuangan
2. Pasar Keyangan
3. Sistem Pembayaran
4. Sektor Riil
Bank Indonesia (BI) menambahkan satu aspek lagi yaitu faktor psikologis pasar. Penambahn ini tak lepas dari pengalaman krisis perbankan periode 1997/1998 yang sangat kental unsure psikologi pasarnya.

Senin, 26 September 2011

DEFINISI EKONOMI DAN KOPERASI

A. Definisi Ekonomi

Ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu “oikos” yang berarti keluarga, rumah tangga dan “nomos” yang berarti peraturan, aturan, hukum. Kemudian secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga. Ekonomi juga merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi barang dan jasa.

Sedangkan ilmu ekonomi dapat disebut juga sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.


B. Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari kata co-operation yang mempunyai pengertian saling tolong menolong satu sama lain atau dalam kata lain dapat disebut dengan kerja sama. Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang atau suatu kelompok demi kepentingan bersama.

Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dilihat dari substansinya, koperasi adalah suatu sistem sosial-ekonomi, hubungan dengan lingkungannya bersifat terbuka, cara kerjanya adalah suatu sistem yang berorientasi pada tujuan, dan pemanfaatan sumber dayanya adalah suatu organisasi ekonomi yang unsurnya mencakup: anggota-anggota perseorangan, perusahaan atau kegiatan ekonomi anggota secara individu, kelompok koperasi, perusahaan koperasi, dan hubungan pemilikan serta hubungan usaha atau pelayanan perusahaan koperasi kepada para anggotanya.

Koperasi dibangun dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi tersebut khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Serta ikut pula membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur.

Senin, 27 Juni 2011

INFLASI DIPERKIRAKAN BERLANJUT HINGGA JULI - AGUSTUS

Masa-masa deflasi tampaknya mulai berakhir. Lambat laun, inflasi akan menghadang. Dimulai pada Juni 2011, angka inflasi diperkirakan bertengger di level 0,1 sampai 0,3%. Pencapaian tersebut ditopang oleh kelangkaan daging sapi dan faktor musiman.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa faktor pendorong inflasi adalah adanya kenaikan harga komoditas poko, seperti beras, karena berakhirnya masa panen. Komoditas pokok tersebut menyumbang 5 persen dari seluruh faktor yang mempengaruhi harga.

Selain beras, komoditas pemicu inflasi ialah daging sapi karena adanya penghentian impor dari Australia. Selain menyebabkan kerugian, kebijakan itu ternyata berdampak positif. Sumbangan harga daging sapi terhadap inflasi diakui pula oleh Ekonom Kepala Dana Reksa Institute Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, kenaikan harga yang cukup signifikan itu mempengaruhi inflasi pada Juni 2011. Untuk beras, meski harganya naik, inflasi tidak terdorong secara signifikan. Begitu pula dengan cabai dan minyak yang tidak menjadi penyebab inflasi karena harganya cenderung turun.

Perkiraan adanya peningkatan inflasi pada satu hingga dua bulan kedepan, tidak lepas dari adanya musim liburan sekolah, tahun ajaran baru, Ramadhan serta Lebaran.

Meskipun secara umum inflasi diperkirakan meningkat pada bulan ini, ke depan, kondisi itu masih dapat terbantu dengan penjagaan nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia. Hal itu dinyatakan oleh seprang pengamat ekonomi dari Bank Saudara, Rully Nova. Beliau menuturkan penjagaan nilai tukar tersebut dapat menguatkan fundamental ekonomi Indonesia. Untuk meredam inflasi, dalam jangka panjang pemerintah dapat pula memperbaiki infrastruktur yang menopang kelancaran distribusi bahan pangan. Dengan demikian, permintaan dari eluruh pulau akan dapat terpenuhi.

Sumber ; Koran Jakarta

Sabtu, 21 Mei 2011

SISTEM EKONOMI INDONESIA

A. Sistem

Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.

Subyek dan obyek:

• Sistem kemayarakatan: orang atau masyarakat
• Sistem kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam
• Sistem peralatan: barang/alat
• Sistem informasi: data, catatan, dan fakta

Perangkat kelembagaan: lembaga/wadah subyek melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan
Tatanan/kaidah: norma/peraturan yang mengatur hubungan subyek/obyek agar berjalan serasi.

B. Sistem ekonomi dan politik

Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Sistem ekonomi:

• Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)
• Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan
• Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian

Perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:

a) Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan
b) Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c) Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d) Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab manajer
e) Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f) Pengaturan motivasi usaha
g) Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
h) Penentuan pertumbuhan ekonomi
i) Pengendalian stabilitas ekonomi
j) Pengambilan keputusan
k) Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:

• Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
• Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
• Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya

C. Kapitalisme dan Sosialisme

Sistem Ekonomi yang esktrim:

(a) Sistem ekonomi kapitalis

• Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
• Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
• Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
• Campur tangan pemerintah sangat minim
• Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi
• USA

(b) Sistem ekonomi sosialis

• Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi
• Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
• Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
• Campur tangan pemerintah sangat tinggi
• Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
• USSR

(c) Sistem ekonomi campuran

• Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara
• Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
• Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
• Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air)
• Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah


D. Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali)

• Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.

• Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.

• Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.

• Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.


5. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:

(a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian

Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.

Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.

Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.

(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.

Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.

Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959.

Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun 1965.

Jumat, 20 Mei 2011

KEBIJAKAN MONETER

A. Pengertian

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank central guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman

Kebijakan Moneter banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek.

B. Macam Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter kuantitatif, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen OMO (Open Market Operation) dan DR (Discount rate)
Kebijakan Moneter Kualitatif, yaitu kebijakan moneter non intervensi yang lebih banyak menekankan pada kesadaran pihak perbankan dan yang berhubungan dengannya secara umum.

C. Instrumen kebijakan Moneter

Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market Operation – OMO)
Kebijakan Tingkat Diskonto (Discount Rate – DR)
Kebijakan Cadangan Minimum (Reserve Requirement)
Pinjaman Selektif (Selected Consumption Loan)
Pembujukan Moral (Moral Suation)

KEBIJAKAN FISKAL

A. Pengertian dan Jenis

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian.

Jenis Kebijakan fiskal :

• Kebijakan fiskal deskresioner (menyangkut kebijakan anggaran belanja-surplus atau defisit)
• Kebijakan fiskal Pendtabil Otomatik berupa pajak, asuransi pengangguran dan kebijakan harga minimum.

B. Latar Belakang Kebijakan Fiskal


Latar belakang kebijakan fiskal adalah :

• Semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian
• Kegagalan kebijakan Moneter menangani ketidakstabilan ekonomi terutama yang berhubungan dengan ketenaga-kerjaan (pengangguran terbuka semakin meningkat)
• Pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang mendominasi perekonomian.

C. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Fiskal

Fungsi Kebijakan Fiskal :

• Fungsi Alokasi
• Fungsi Distribusi
• Fungsi Stabilisasi

Tujuan Kebijakan Fiskal
• Mencegah pengangguran
• Untuk nmencapai stabilitas harga


D. Macam Kebijakan Fiskal

• Pembiayaan Fungsional
• Pengelolaan Anggaran
• Stabilisasi anggaran otomatis
• Anggaran belanja seimbang (kebijakan anggaran belanja defisit untuk mengatasi depresi dan pengangguran).

PENGANGGURAN DI INDONESIA

A. PENGERTIAN

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

B. JENIS-JENIS PENGANGGURAN

Di Indonesia, terdapat 4 (lima) jenis pengangguran, diantaranya adalah :

a. Pengangguran Friksional

Adalah pengangguran yang disebabkan oleh keinginan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi, contohnya : seorang wanita yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana akuntansi. Suatu hari ditawari untuk bekerja sebagai SPG di sebuah depatement store. Ia menolak untuk bekerja sebagai SPG karena merasa bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari itu. Sehingga, wanita tersebut lebih memilih menjadi pengangguran.

b. Pengangguran Struktural

Adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi.
Contoh : Seorang buruh tani di suatu desa. Dahulu, sebelum adanya kemajuan teknologi seperti sekatang, untuk membajak sawah masih menggunakan tenaga hewan ternak. Namun sejak ada kemajuan teknologi, untuk membajak sawah dapat dilakukan dengan mudah menggunakan traktor. Para buruh tani tersebut tidak dapat mengerjakan pekerjaannya tersebut akibat kemajuan teknologi. Sehingga banyak yang memilih untuk tidak bekerja.

c. Pengangguran Musiman

Adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim.
Contoh : Seorang pembuat ketupat lebaran. Saat menjelang lebaran, ia sibuk memenuhi pesanan ketupat. Tapi di hari biasa, ia tidak bekerja.


d. Pengangguran Siklikal

Adalah pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi kondisi ekonomi.
Contoh : Sebuah perusahaan yang sedang mengalami penurunan produksi. Akibatnya, banyak karyawan yang dirumahkan untuk sementara.


Saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang dimulai pada 2 Februari 2011 yang lalu. Pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia sebesar 2 persen dari jumlah penduduk. Upaya lain yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia adalah dengan menyediakan lapangan kerja untuk siapa saja yang belum mendapat pekerjaan, memperluas lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pelatihan kerja agar para calon pekerja dapat memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia serta dengan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, agar tidak hanya berorientasi untuk menciptakan manusia-manusia yang profesional dalam pekerjaannya, namun juga dapat mendidik mereka untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

NERACA PEMBAYARAN LUAR NEGERI INDONESIA

Neraca pembayaran (balance of payment) adalah catatan transaksi antara penduduk suatu negara dengan negara-negara lainnya. Terdapat 2(dua) jenis neraca pembayaran, yaitu : neraca perdagangan dan neraca modal.

Transaksi berjalan (current account), mencatat perdagangan barang dan jasa, termasuk pembayaran transfer. Jasa termasuk pengangkutan, pembayaran royalti, dan pembayaran bunga. Jasa juga termasuk pendapatan investasi neto, bunga dan keuntungan dari aset kita dikurangi pendapatan pihak luar negeri dari aset yang dimilikinya di negara lain. Pembayaran transfer terdiri dari pengiriman uang, hadiah dan bantuan. Secara sederhana, neraca perdagangan (trade balance) berisi catatan perdagangan barang.Dengan menambahkan transfer neto ke dalam neraca perdagangan, maka akan mendapatkan sebuah transaksi berjalan.

Perhitungan sederhana neraca pembayaran adalah bahwa setiap transaksi yang meningkatkan pembayaran oleh suatu negara dihitung sebagai defisit dalam neraca pembayaran negara tersebut untuk negara lain, impor mobil, pemberian kepada orang asing, pembelian lahan di luar negeri, atau deposit yang ada di bank di luar negeri. Semuanya merupakan item defisit.

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.

1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.

2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

Situasi neraca pembayaran selama empat tahun pelaksanaan Repelita V secara umum tetap terkendali dalam batas-batas yang wajar. Perkembangan neraca pembayaran tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, impor dan arus modal luar negeri.

Sejak tahun 1988/89 sampai dengan tahun keempat Repelita V nilai ekspor secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 15,5% per tahun, dari US$ 19,8 miliar pada tahun 1988/89 menjadi US$ 35,3 miliar pada tahun 1992/93 (lihat Tabel V-1). Peningkatan pertumbuhan ini terutama berasal dari laju pertumbuhan ekspor non migas yang meningkat rata-rata 19,5% per tahun sehingga mencapai US$ 24,8 miliar pada tahun 1992/93. Namun peningkatan laju pertumbuhan ekspor non migas yang pesat ini tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekspor minyak bumi dan gas alam cair. Selama kurun waktu tersebut, ekspor minyak bumi dan gas alam cair masing-masing hanya meningkat rata-rata sebesar 6,2% dan 11,8% per tahun, atau masing-masing menjadi sebesar US$ 6,4 miliar dan US$ 4,1 miliar pada tahun 1992/93.

Sementara itu, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan semakin mantap sehingga semakin mampu berperan sebagai sumber penerimaan devisa utama. Dalam tiga tahun terakhir ini, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan terus meningkat dari 54,6% pada tahun 1990/91 menjadi 64,0% pada tahun 1991/92 dan menjadi 70,3 % pada tahun 1992/93.

Kamis, 19 Mei 2011

PENDAPATAN NASIONAL

Suatu negara dapat dikatakan kaya, karena negara tersebut mempunyai hutan-hutan yang dapat menghasilkan kayu yang sangat berharga, bahan tambang dan galian yang masih berada di perut bumi. Negara semacam ini adalah negara yang kaya dalam arti potensial. Untuk dikatakan kaya dalam arti yang dapat dinikmati oleh rakyatnya, kekayaannya masih perlu pengolahan dengan biaya yang sangat tinggi dan teknologi canggih yang mungkin sekali tidak dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, jumlah barang dan jasa yang dihasilkannya dalam waktu 1 (satu) tahun memang lebih menggambarkan kekayaan suatu negara.

Pendapatan nasional didefinisikan sebagai hasil akhir (final product) suatu negara dalam bentuk barang dan jasa dalam waktu 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Dalam definisi pendapatan nasional, bila suatu negara hanya menghasilkan barang A dalam 1 (satu) tahun dan dari barang A tadi, sebagian dibuat menjadi produk baru yaitu barang B, lalu sebagian lafgi untuk disimpan, maka pendapatan nasional negara tersebut hanyalah berupa barang B serta barang A yang masih tersisa (yang keseluruhannya dinyatakan dalam satuan uang).
Untuk menghitung pendapatan nasional dikenal beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, hasil akhir yang diproduksi suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun dirinci menurut sektor atau lapangan usaha yang menfghasilkannya, seperti sektor pertanian, pertambangan, galian serta industri. Dalam arus lingkar, pendekatan semacam ini terletak di arus pengeluaran, karena pengeluaran-pengeluaran dalam arus tersebut pada dasarnya merupakan pengeluaran untuk barang konsumsi, arus pengeluarannya terdiri dari pengeluaran konsumsi.

b. Pendekatan Pengeluaran

Dalam pendekatan ini, arus pengeluarannya terdiri dari pengeluaran konsumsi (C),investasi (I), konsumsi pemerintah (G), impor dan dari penerimaan ekspor. Pengeluaran untuk impor merupakan pendapatan orang luar negeri, jadi berpengaruh negatif. Sedangkan ekspor merupakan sebagian pendapatan luar negeri yang masuk, jadi berpengaruh positif. Dengan investasi, maka akan bertambah (terbentuknya) barang modal. Oleh karena itu, dalam tabel pendapatan nasional, investasi dimasukkan sebagai npembentukkan modal tetap domestik. Dalam perkiraan ini, termasuk cadangan berupa bahan mentah dan bahan baku yang belum dihunakan dan hasil akhir/produk yang belum terjual. Penjumlahan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik (investasi) dan selisih antara ekspor dan impor merupakan PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihitung melalui pendekatan pengeluarab. Pada umumnya, komponen-komponen PDB dalam pendekatan pengeluaran tidak mudah untuk diperkirakan dan salah satu komponen yang paling sulit diperkirakan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kesulitan inilah yang menyebabkan bahwa PDB yang dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran bisa saja lebih kecil / lebih besar daripada PDB yang dihitung melalui pendekatan produksi yang dianggap paling tepat.

c. Pendekatan Pendapatan (nilai tambah)

Merupakan arus bawah yang terdiri dari upah/gaji, bunga, sewa, dan keuntungan. Dalam arus ini, pemerintah memasukkan berbagai subsidi yang dikenal dengan istilah transfer payment. Transfer payment adalah pembayaran yang tidak diimbangi dengan balas jasa dalam bentuk apapun, seperti yang diberikan kepada yatim piatu, pensiunan dan orang yang tidak bekerja (unemployed). Arus pajak yang keluar dari arus pendapatan terdiri dari pajak tidak langsung dan pajak langsung. Dalam berbagai analisis, di negara berkembang termasuk Indonesia, konsep pendapatan nasional yang digunakan adalah konsep PDB (Produk Domestik Bruto), sedangkan di negara maju menggunakan konsep PNB (Produk Nasional Bruto). Pilihan antara kedua konsep tersebut tampaknya ditentukan oleh yang paling besar di antara keduanya, namun demikian, konsep PNB menunjukkan kemakmuran yang sebenarnya.

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PEMBANGUNAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan adalah berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Jika yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumulasi kapital yang rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, serta masalah ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang kurang berkembang.

Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan pada dasarnya dilandasi oleh keinginan berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin diatasi. Sementara itu, strategi-strategi pembangunan lain ternyata sangan sulit mempengaruhi/memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini.

Strategi pembangunan, ternyata justru menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan. Ketidakmerataan tersebut tidak hanya antar golongan masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju dan daerah terbelakang. Ketidakmerataan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cenderung hanya diarahkan ke lokasi tertentu. Biasanya, modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan outputnya berorientasi ke pasar Internasionaldan abtar kelompok menengan ke atas di dalam negeri. Selain karena kebijaksanaan penanaman modal, kesulitan pangan antar daerah juga disababkan karena potensi daerah yang berbeda-beda.

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Strategi pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya sebelum tahun 1966 pada tingkat tertentu diarahkan untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi. Banyak pengamat mengatakan bahwa titik berat pembangunan pada periode itu lebih dititikberatkan pada pembangunan politik dan sangat kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.

Hasil dari kebijaksanaan yang diberlakukan sebagai penjabaran strategi pertumbuhan akhirnya menciptakan hyper inflasi pada akhir tahun 1965 yang merusak seluruh sektor perekonomian. Kemudian pada periode 1966-1968, strategi yang diberlakukan pada dasarnya adalah strategi pertumbuhan yang didasarkan pada ke-Indonesiaan. Dimana pada strategi pertumbuha tersebut, tidak mungkin dicapai jika tingkat hyper inflasi tidak dikehendaki terlebih dahulu. Untuk itu, pada periode ini pemerintah Indonesia memberlakukan kebijaksanaan stabilisasi dan rehabilitasi.

Strategi-strategi tersebut nampak lewat kebijaksanaan yang dilakukan, misalnya :

a) Semakin meningkatnya ketentuan Pusat dan daerah untuk membiayai pembangunan di daerah yang sifatnya padat karya.
b) Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perkreditan khususnya sejak diperkenalkannya KIK / KMK.
c) Perhatian yang besar terhadap koperasi khususnya pada KUD.

Sementara itu sejak Repelita II, strategi pembangunan wilayah di Indonesia secara tegas ditekankan dengan dibaginya wilayah Indonesia menjadi 4 (empat) wilayah pembangunan, yaitu :

• Wilayah Pembangunan I (WP I)
• Wilayah Pembangunan II (WP II)
• Wilayah Pembangunan III(WP III)
• Wilayah Pembangunan VI (WP VI)

Pembagian wilayah ini tidak didasarkan pada pembagian secara politis yang ada. Strategi pembanguna ekonomi yang diberikan itu secara konsisten didukung oleh kebikjaksanaan ekonomi. Kemudian strategi itu juga dipertegas dengan menetapkan sasaran-sasaran atau titik berat pembangunan setiap Repelita.

Kamis, 12 Mei 2011

INFLASI TAHUN 2011 DIPREDIKSI 6 PERSEN

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh faktor :

• konsumsi masyarakat yang meningkat,
• berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi dan spekulasi, dan
• adanya ketidak lancaran distribusi barang

Selain itu, inflasi dapat diartikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi juga merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi.

Saat ini, pemerintah memprediksikan tingkat inflasi di Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 6 persen. Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia, Enrique Blanco Armas mengatakan bahwa pihaknya memprediksi penurunan tingkat inflasi Indonesia tahun ini mencapai 6 persen karena volatile bahan makanan mempengaruhi inflasi inti. Pemerintah pun diminta untuk memperbaiki manajemen permintaan bahan makanan dan menyiapkan pengelolaan permintaan bahan makanan yang tepat sehingga pasokan bahan makanan menjadi lancar.

Pada Februari, Badan Pusat Statistik memperkirakan tekanan inflasi pada bulan Februari berkurang seiring dengan turunnya harga beras. Bahakan memungkinkan terjadinya deflasi karena faktor panen padi. Kepala BPS, Rusman Heriawan yang ditemui setelah mengikuti rapat koordinasi tentang pangan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, mengatakan bahwa tekanan inflasi di bulan Februari tidak akan terlalu besar, hal ini dipengaruhi oleh turunnya harga cabai merah dan rawit.

Pada bulan Maret yang lalu, pemerintah juga memprediksikan tingkat inflasi akan minus. Ini terjadi akibat musim panen dan hujan yang tidak turun terus menerus sepanjang bulan Maret diperkirakan akan membuat harga-harga mulai turun. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, deflasi biasa terjadi pada Maret. Walaupun kecenderungan penurunan harga sudah terlihat, Gubernur Bank Indonesia belum bisa memprediksi besaran deflasi yang mungkin akan terjadi. Jika deflasi lebih besar disbanding tahunlalu, peluang inflasi tahunan turun makin besar.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa optimistis deflasi akan terjadi di bulan Maret setelah melihat penurunan harga-harga. Berdasarkan laporan yang disusun Kementerian Ekonomi, penurunan harga sudah terjadi, kecuali harga pangan global, seperti jagung dan kedelai. Untuk mengendalikan gejolak pangan yang terjadi, pemerintah meningkatkan perpaduan tim pengendalian harga dan tim pengendalian inflasi daerah. Hatta Rajasa juga mengatakan bahwa inflasi daerah sangat mempengaruhi inflasi nasional karena 77 persen inflasi nasional dipengaruhi inflasi darah. Hal penting yang dilakukan untuk menekan harga, salah satunya adalah dengan perbaikan infrastruktur. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mempercepat perbaikan infrastruktur. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini juga cukup kondusif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,4 persen. Apalagi dengan meningkatnya investasi dan tingginya pergerakan pembangunan

Sumber : Koran Kompas

.

Jumat, 15 April 2011

STRATEGI & PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Tingkat kemajuan perekonomian Indonesia yang masih tergolong sebagai negara yang sedang membangun (developing country), menuntut campur tangan pemerintah secara lebih besar untuk pemulihan dan menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, yang sekaligus diharapkan dapat mendorong perubahan sosial secara lebih mendasar.

Proses perubahan sosial tersebut perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui peran pemerintah bersama masyarakat dengan memperhatikan kondisi ekonomi, perubahan-perubahan sosio-politik, perkembangan sosial-budaya yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional atau globalisasi.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tahun 2011 mendatang, pemerintah berencana meningkatkan intensitas pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2011 pemerintah mengambil tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2011, anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2011 diarahkan untuk mencapai tujuh sasaran utama, yaitu;

1. Menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energi;
2. Perlindungan sosial melalui BOS dan Jamkesmas;
3. Pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri;
4. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. Perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan;
6. Penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; dan ketujuh, pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, pada RAPBN 2011 alokasi anggaran untuk belanja modal, direncanakan mencapai Rp121,7 triliun. Penekanan pada belanja modal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Anggaran belanja modal yang meningkat akan diarahkan untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur seperti irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air.

Pemerintah juga akan membangun jaringan keterhubungan antar wilayah (domestic connectivity) termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata diharapkan akan memperlancar pergerakan manusia, arus barang dan informasi ke seluruh wilayah nusantara. Secara tidak langsung hal ini akan menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job). Daya saing ekonomi antar wilayah pun akan meningkat, adanya pemerataan pembangunan, dan integrasi ekonomi nasional.

Alokasi anggaran juga akan digulirkan untuk melanjutkan berbagai program jaringan pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor). Pada RAPBN tahun 2011, belanja bantuan sosial direncanakan mencapai Rp61,5 triliun. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan dana BOS pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp16,8 triliun menjadi transfer ke daerah. Program perlindungan sosial dititikberatkan pada sektor pendidikan, melalui kesinambungan program BOS dan pemberian beasiswa; dan sektor kesehatan, melalui program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Gaji PNS/TNI/Polri dan pensiunan direncanakan akan dinaikan gajinya sebesar 10% untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang ditopang oleh kapasitas pegawai yang memadai.

Sementara itu, program-program yang berbasis pemberdayaan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pada tahun 2011 mendatang akan terus ditingkatkan baik jumlah maupun sasarannya. Peningkatan program itu ditujukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar makin dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Untuk menjamin kesejahteraan rakyat, Negara mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat, meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, serta menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk kebutuhan dasar masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dalam hal ini, pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk subsidi. Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara, kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran perlu ditata ulang. Pemerintah perlu menyusun sistem seleksi yang ketat untuk menentukan sasaran penerima subsidi yang tepat. Diperlukan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, makin tepat sasaran dan menggunakan basis data yang transparan.


Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam tahun 2011 direncanakan mencapai Rp 243,1 triliun, atau menyumbang lebih dari 22 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas. Upaya ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal, penyempurnaan pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor migas, serta penyediaan infrastruktur migas. Optimalisasi penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN diupayakan melalui peningkatan kinerja BUMN, antara lain dengan melanjutkan langkah restrukturisasi yang makin terarah dan efektif, memantapkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan melakukan sinergi antar-BUMN.

Jumat, 08 April 2011

Peta Perekonomian Kota Padang, Sumatera Barat

A. Keadaan Geografis Kota Padang

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berada antara 0o 44' 00" dan 1o 08' 35" Lintang Selatan serta antara 100o 05' 05" dan 100o 34' 09" Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 km2 atau setara dengan 1,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kota Tangah yang mencapai 232,25 km2.

Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 52,52 persen berupa hutan yang
dillindungi oleh pemerintah. Berupa bangunan dan perkarangan seluas 9,01 persen atau 62,63 km2 sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah seluas 7,52 persen atau 52,25 km2.

Selain di daratan pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar
adalah Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 38,6 km2, Pulau Toran di kecamatan Padang Selatan seluas 25 km2 dan Pulau Pisang Gadang seluas 21,12 km2 juga di Kecamatan Padang Selatan.

Wilayah daratan Kota Padang yang ketinggiannya sangat bervariasi, yaitu antara 0-1853 m diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm perbulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan pada tahun 2003. suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara 230-320 C pada siang hari dan pada malam hari adalah antara 220-280 C. Kelembabannya berkisar antara 78-81 persen.


B. Kependudukan di Kota Padang

Kota Padang memiliki daya tarik bagi daerah sekitarnya baik sebagai kota pariwisata, kota pendidikan maupun kota perdagangan dan jasa sehingga Kota Padang terpilih sebagai tempat tinggal dan beraktivitas. Dengan adanya fasilitas perhubungan darat (terminal regional bingkuang), laut (pelabuhan teluk bayur) dan udara (Bandara Internasional Minangkabau) mendorong masuknya para pendatang ke kota ini.
Jumlah penduduk Kota Padang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 penduduk Kota Padang berjumlah 856.815 jiwa, meningkat atau tumbuh sebesar 2,22% dari tahun 2007 yang berjumlah 838.190 jiwa.
Konsentrasi penduduk tertinggi berada pada wilayah Kecamatan Koto Tangah, yaitu 161.466 jiwa atau 18,84 persen sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada pada wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, yaitu 24.116 jiwa atau 2,81 persen.
Data kependudukan kota Padang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang memberikan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari hasil sensus atau survei yang dilakukan secara teratur dan transparan.
Berdasarkan data kependudukan tahun 2008, untuk kota Padang diketahui rasio jenis kelamin 99.13, sedangkan jumlah angkatan kerja 344.497 orang dengan jumlah pengangguran 50.343 orang dan merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Sumatera Barat. Namun berdasarkan data kependudukan tahun 2010, terjadi penurunan jumlah penduduk kota Padang sebanyak 23.231 jiwa.

Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan sejumlah 694, 96 km2. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu wilayah Kecamatan Koto Tengah (232,25 km2) atau sepertiga luas wilayah Kota Padang dan wilayah kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Padang Barat (7 km2). Dari data sensus penduduk tahun 2003, jumlah penduduk Kota Padang yaitu sejumlah 765.450 jiwa. Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu Kecamatan Koto Tengah (141.638 jiwa), kemudian disusul Kecamatan Kuranci (105.370 jiwa) dan Lubuk Begalung (93.203 jiwa). Sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kecamatan Bungus Teluk Bungus (22.164 jiwa). Kepadatan penduduk rata-rata Kota Padang pada tahun yang sama, yaitu sebesar 1.101 jiwa/km2.

C. Mata Pencaharian Kota Padang

Kota Padang yang terletak di pinggir pantai barat Sumatera dan di lembah perbukitan Bukit Barisan merupakan kota pesisir. Kehadiran pelabuhan laut begitu kental dalam kegiatan ekonomi kota. Angkutan laut memegang peran yang lebih besar dibandingkan angkutan darat. Sampai tahun 2001, komoditas utama ekspor yang berlangsung di pelabuhan tersebut antara lain batu bara dengan nilai 5,6 juta dollar AS, semen (29,8 juta dollar AS), karet (82,0 juta dollar AS) dan kelapa sawit (30,0 juta dollar AS). Kehadiran pelabuhan Teluk Bayur menjadi magnit bagi pengembangan industri pengelolaan, yang saat ini masih berada di posisi kedua setelah subsektor angkutan. Komoditas yang tidak bisa dipungkiri yang merupakan kebanggaan Kota Padang adalah semen.

Selain itu, mayoritas masyarakat kota Padang bermata pencaharian sebagai wirausahawan. Ada yang berdagang dan ada juga yang berwirausaha dengan membuka usaha Rumah Makan Padang yang sekarang bisa ditemukan dimana-mana.

D. Pariwisata

Pariwisata Kota Padang merupakan kristalisasi dari karakter dan ciri khas yang selalu melekat di keseharian masyarakat Kota Padang. Kota Padang memposisikan diri sebagai daerah tujuan wisata yang menawarkan dua unsur utama, yaitu :

a. Unsur Pertama : Memiliki kultur budaya yang unik dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Sebagai orang Minang, masyarakat Kota Padang masih tetap memegang matrilineal sistem atau sistem kekerabatan menurut garis ibu.

b. Unsur kebersamaan orang Minangkabau yang berasal dari beberapa luhak (daerah) yang berbaur di Kota Padang merupakan daya tarik tersendiri. Hal ini menjadikan Kota Padang kaya akan keragaman adat istiadat, makanan, permainan anak nagari serta kerajinan tangan khas Minangkabau.

Sumber : Google

Jumat, 11 Maret 2011

SEJARAH SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

A. SEBELUM KEMERDEKAAN

Sebelum kemerdekaan, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam bagi Indonesia karena diusir Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai system yang masih tersisa hingga sekarang.

B. Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

Saat itu, Belanda menganut paham Merkantilis. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC, sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperalis lain seperti EIC (Inggris). Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :

1. Hak Mencetak Uang
2. Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai
3. Hak Menyatakan Perang dan Damai
4. Hak untuk Membuat Angkatan Bersenjata Sendiri
5. Hak untuk Membuat Perjanjian dengan Raja-Raja

Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh VOC saat itu adalah seperti verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli. Di samping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi aturan). Semua aturan tersebut umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga Samudera Hindia.

Selain itu juga diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang cuma 1.050 metrik ton.
Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Maka, VOC diambil alih oleh Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik Bataaf dihadapkan pada suatu system keuangan yang kacau balau. Selain karena peperangan sedang berkecamuk di Eropa (Continental Stelstel oleh Napoleon), kebobrokan bidang moneter sudah mencapai puncaknya sebagai akibat ketergantungan terhadap impor perak dari Belanda di masa VOC yang terhambat oleh blockade Inggris di Eropa.

C. Pendudukan Inggris (1811-1816)

Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang hampir dua abad diterapkan ole Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira system ini akan berhasil juga di Hindia Belanda.

Selain itu, dengan Landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Namun, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sangat sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris di Hindia Belanda.

D. Cultuurstelstel

Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sistem ini merupakan pengganti system Landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga diterapkan. Namun, segi positifnya adalah, masyarakat mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup masyarakat, serta merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial dengan meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.

E. Sistem Ekonomi Pintu terbuka ( Liberal )

Dibuatnya peraturan-peraturan agrarian yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun,dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh.
Sistem ini bukannya menngkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan dengan layak.

F. Pendudukan Jepang (1942-1945)

Diterapkannya sebuah kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi medukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

G. Orde Lama ( Masa Pasca Kemerdekaan 1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk yang disebabkan oleh, inflasi yang sangat tinggi karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada saat itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah yang dikuasai sekutu pada tanggal 6 Maret 1946. Dan pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.

H. Masa Demokrasi iberal (1950-1957)

Disebut masa liberal, karena dalam politik maupun system ekonoinya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan Laissez Faire Laissez Passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bias bersaing dengan pengusaha non pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya, system ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

I. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)


Sebagai akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada system etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, polotik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Selain itu, ini juga merupakan salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam poilitik, ekonomi, maupun bidang lainnya.

J. Orde Baru

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam system ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlan sistem ekonomi campuran dalam kerangka system ekonomi demokrasi pancasila.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan, yaitu kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita ( Pembangunan Lima Tahun ). Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indicator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive cheeks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Namun pada kenyataannya, kebijakan-kebijakan tersebut juga telah melahirkan dampak negatif bagi Indonesia karena pembangunan yang dilakukan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.

K. Orde reformasi

Masa reformasi diawali oleh pemerintahan presiden BJ. Habibie. Pada masa ini pemerintah belum melakukan maneuver-menuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas pilitik. Kemudian pada masa kepemimpinan Abduuahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Kedudukan presiden Abdurrahman digantikan oleh oleh presiden Megawati Soekarnoputri stelah keterlibatannya dalam skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya.

L. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan yang pertama presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang kontroversial, sebab arti dari kebijakan yang dicetuskan tersebut adalah menaikkan harga BBM. Kebijakan tersebut dilator belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan tersebut juga melahirkan kebijakan controversial kedua, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala daerah.

Rabu, 19 Januari 2011

PENGARUH TEKNOLOGI DALAM MENCIPTAKAN BISNIS

PENGARUH TEKNOLOGI DALAM MENCIPTAKAN BISNIS
Teknologi memberikan kontribusi dalam keberhasilan suatu bisnis. Teknologi adalah pengetahuan atau alat yang dipergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Teknologi Informasi adalah teknologi yang bisa mendapatkan informasi untuk dipergunakan dalam menghasilkan barang dan jasa. Bisnis elektronik(e-commerce) adalah penggunaan komunikasi elektronik untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa, (e-bussiness) atau komersial elektronik. Contoh : Amazon.com, Yahoo dan America Online.

Secara mudahnya teknologi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan:
• lebih cepat
• lebih luas sebarannya, dan
• lebih lama penyimpanannya

Waktu bergulir, dan dunia bisnis pun tengah mengalami perubahan yang cukup dahsyat. Sejak maraknya situs jejaring social di jagat maya, seperti Facebook dan Twitter, belakangan mulai muncul fenomena social media whiz. Sejumlah perusahaan membutuhkan bisnis serta profesi baru yang disebut social media whiz atau biasa dikenal sebagai whizer, yakni pelaku atau pegiat media social, terutama Facebook dan Twitter, untuk mengelola account dari brand mereka.

Fenomena ini dimulai dari Amerika Serikat sekitar tiga tahun lalu, kemudian merambah ke sejumlah Negara termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 2009. Sejumlah perusahaan mulai getol menggandeng para pegiat social dunia maya, narablog, pengguna Facebook dan Twitter, serta pegiat jejaring social lainnya untuk mempromosikan dan mengelola account dari brand mereka.

Langkah perusahaan-perusahaan itu bukan tanpa alas an. Menurut survei sebuah perusahaan konsultan kehumasan Indopacific Edelman, blog menempati posisi keempat sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya setelah Koran, portal berita, dan televisi. Pertumbuhan jumlah pengguna Internet di Indonesia yang begitu pesat juga menjadi pertimbangan lainnya. Data terakhir, jumlah pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 25 juta orang. Dan hampir separuhnya aktif di jejaring sosial Facebook. Sebagian besar dari pengguna jejaring sosial tersebut berstatus karyawan dengan rentang usia 18 hingga 40 tahun. Bahkan jumlah pengguna Facebook di Indonesia menempati peringkat ke 7 (tujuh) di dunia. Jumlah ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan pada 2011, seiring dengan semakin banyaknya telepon seluler murah dengan promosi Facebook sebagai andalannya.

Dengan kian merebaknya pengguna Internet di Indonesia, dunia kehumasan juga berkembang. Kini dunia kehumasan memasuki era Public Relations 2.0. Aktivitas media relations-nya tak lagi sebatas di ranah media tradisional, tapi sudah memasuki new media : masuk ke berbagai situs jejaring sosial, langsung menyapa masyarakat luas, baik konsumen brand tersebut maupun bukan.

Fenomena ini akhirnya memunculkan bisnis serta profesi baru, sosial media whiz atau yang biasa disebut whizer. Tugas utama seorang whizer adalah mengelola aktivitas perusahaan di ranah maya. Selama ini dikenal tiga jenis whizer, antara lain :

 Pertama, seperti yang marak berkembang di Amerika. Brand-brand terkenal merekrut seorang narablog yang khusus mengelola brand mereka. Gaji seorang whizer disana bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

 Kedua, perusahaan menjadikan seorang karyawannya yang memiliki hobi ngeblog sebagai whizer.

 Ketiga, whizer yang bersifat freelance, tak punya ikatan khusus dengan perusahaan. Belum ada ikatan dan mekanisme kerja yang jelas antara berbagai brand tersebut dan narablog sebagai whizer. Jeis inilah yang saat ini tengah marak di Indonesia.

Para narablog di Indonesia juga masih menjadikan whizer sebagai bisnis sampingan. Disini whizer belum dijadikan pekerjaan utama. Mereka masih bekerja berdasarkan permintaan perusahaan.

Berkah jagat maya telah banyak dirasakan sejumlah blogger (narablog), seiring dengan mulai getolnya brand terkenal menggandeng mereka. Setiap minggu, para narablog dan pemilik brand tersebut berdiskusi mengenai apa saja yang dibicarakan orang tentang produk mereka dan bagaimana kemudian menjawabnya, sehingga menciptakan citra positif terhadap produk tersebut. Seorang whizer bisa menerima imbalan puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya.

Menurut seorang konsultan kehumasan Radityo Djajuri, prospek bisnis ini akan semakin bagus ke depannya. Ini didukung jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat, kemudahan akses internet melalui ponsel, dan tarif yang kian murah. Bahkan akses gratis melalui hotspot dan Wi-Fi.

Sumber : Koran Tempo

KARAKTERISTIK ASING MEMPENGARUHI BISNIS INTERNATIONAL

KARAKTERISTIK ASING MEMPENGARUHI BISNIS INTERNATIONAL

Globalisasi terjadi dimana-mana dan menyentuh berbagai sektor, tidak terkecuali sektor ekonomi mikro. Banyak perusahaan berkecimpung dalam bisnis di negara asing. Kondisi ekonomi asing, nilai pergerakan tingkat nilai tukar dua hal yang menjadi dasar sebuah perusahaan ekspansi ke negara asing. Ada beberapa alasan : Menariknya permintaan asing, kapitalisasi teknologi, penggunaan sumber-sumber murah, dan diversifikasi internasional. Perbedaan mata uang asing dari masing-masing negara memiliki konsekuensi logis terhadap bisnis international. Sebuah perusahaan bisa mengalami kerugian atau keuntungan karena selisih kurs bukan karena kinerja bisnisnya. Ekspor dan impor merupakan cara yang sering dlakukan oleh perusahaan untuk melibatkan diri ke bisnis international. Ada 2 (dua) cara lain yang memungkinkan perusahaan untuk meraih peluang bisnis international.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan ikut dalam bisnis internasional:

1) Permintaan asing yang menarik.
2) Peran besar teknologi.
3) Gunakan sumber daya murah.
4) Aneka ragam secara internasional.
5) Kombinasi dari di atas alasan

Cara Perusahaan Melibatkan Bisnis Internasional
1) Impor (Importing)
2) Eksport (Exporting).
3) Investasi Asing Langsung (Direct foreign investment - DFI).
4) Persekutuan Strategis (Strategic alliances).

 PEMBELIAN PRODUK-PRODUK ASING UNTUK DOMESTIK (IMPORT)

Pertimbangan Import :

1. Hambatan perdagangan oleh Pemerintah

 Tariff (considered a tax)
 Quota (limits on amount of product a firm can bring into the country)

2. Hapusnya Hambatan Perdagangan
 NAFTA (North American Free Trade Agreement)

 PENJUALAN PRODUK-PRODUK BUKAN UNTUK DOMESTIK TETAPI DIKI RIM DAN DIJUAL KE LUAR NEGERI (EKSPORT)

Pertimbangan Ekspor :

1. Keunggulan absolut : Kemampuan bangsa untuk menghasilkan sesuatu dengan murah dibanding negeri lain.

2. Keunggulan komparatif : Kemampuan bangsa untuk menghasilkan beberapa barang dengan lebih murah atau lebih baik daripada yang lain.

3. Nilai Tukar

 INVESTASI LUAR NEGERI LANGSUNG (DIRECT FOREIGN INVESTMENT - DFI)

1. Alat untuk memperoleh atau membangun cabang di satu atau lebih negara-negara asing.

 KELAYAKAN IVESTASI LUAR NEGERI LANGSUNG (FEASIBILITY OFDIRECT FOREIGN INVESTMENTS)

1. Suatu perusahaan yang telah sukses mengekspor ke negeri asing menginginkan pengurangan biaya-biaya transportasi-nya.

2. Suatu perusahaan yang sedang mengekspor produk diberitahukan bahwa pemerintah yang asing akan menerapkan trade barrier.

3. Suatu negeri asing dengan putus-asa sedang kekurangan teknologi lanjutan.

4. Perusahaan U.S. percaya perusahaan bisa mengurangi biaya tenaga kerja nya pergeseran fasilitas produksi (shifting production facilities).


 PERSEKUTUAN STRATEGIS (STRATEGIC ALLIANCES)

1. Joint Venture : Kesepakatan antara dua perusahaan tentang produk tertentu

2. Alternative joint venture : Meliputi dua perusahaan dalam mengahasilkan produk.

3. International licensing agreement : Perusahaan (licensor) mengijinkan perusahaan asing (pemegang lisensi/licensee) untuk menghasilkan produknya.

 LIMA KHARAKTERISTIK NEGARA ASING SASARAN

1. Kultur (culture)
2. Sistem Ekonomi (economic system)
3. Kondisi Ekonomi (economic condition)
4. Nilai Tukar (E xchange Rates)
5. Resiko Politik (Politik risk)

 TIGA SISTEM EKONOMI UTAMA (THREE MAJOR ECONOMIC SYSTEMS)

Sistem ekonomi merefleksikan derajat kepemilikan dan intervensi pemerintah. Ada 3 (jenis) utama:

1. Kapitalisme (Capitalism)

 Kepemilikan pemerintah minimal.
 Kebanyakan bisnis dimiliki oleh swasta.
 Pemilikmemiliki hak untuk bersaing dan beruntung.

2. Komunisme (Communism)

• Pemerintah memutuskan produk apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya.
• Pemerintah menyediakan jasa sebagai Pusat perencana
• Tidak memfokuskan pada keuntungan atau kepuasan pelanggan

3. Sosialisme (Socialism)

• Bercorakkan antara kapitalisme dan komunisme
• Industri dasar dimiliki oleh pemerintah.
• Pemilik swasta mengoperasikan beberapa bentuk usaha.
• Tarif pajak tinggi dibebankan atas pendapatan.
• Pemerintah menawarkan manfaat kepada penganggur

 IMPOR DAN NILAI TUKAR (EXCHANGE RATES AND IMPORTING)

Bagaimana perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi import:

1. Melemahnya dollar (Weak dollar) :
 Kebanyakan dollar dibutuhkan untuk membeli barang asing.
 Keuntungan menurun untuk barang dagang yang sama.

2. Menguat dollar (Strong dollar)
 Sedikit dolar dibutuhkan untuk membeli barang asing.
 Keuntungan meningkat.

 EKSPORT DAN NILAI TUKAR (EXCHANGE RATES AND EXPORTING)

Bagaimana perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi ekspor:

1. Melemahnya dollar (Weak dollar)
 Mata uang asing membeli banyak barang US.
 Meningkatnya permintaan eksport US.

2. Menguat dollar (Strong dollar) Mata uang asing membeli sedikit barang US.

 Nilai Tukar
Seperti kebanyakan harga, nilai tukar menyimpang dari konsep biaya – daya beli mata uang – di bawah pengaruh permintaan dan penawaran mata uang. Rasio penawaran dan permintaan tergantung pada beberapa faktor. Hal ini mencerminkan hubungan dengan kategori ekonomi lainnya – biaya, harga, uang, bunga, neraca pembayaran, dll. Ada hal yang kompleks saling terjalin dan faktor nominasi yang menentukan. Diantaranya adalah sebagai berikut.

1.Tingkat inflasi
3.Perbedaan suku bunga di berbagai negara
4.Aktifitas pasar valuta asing dan transaksi mata uang spekulatif
5.Tingkat kepercayaan di pasar mata uang nasional dan dunia
6.Kebijakan moneter
7.Pendapatan National bukanlah komponen independen yang dapat melakukan perubahan
8. Faktor pasar, faktor- faktor ini secara signifikan dapat mengubah nilai mata uang di interval pendek


Sumber : Google