A. Sistem
Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
Subyek dan obyek:
• Sistem kemayarakatan: orang atau masyarakat
• Sistem kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam
• Sistem peralatan: barang/alat
• Sistem informasi: data, catatan, dan fakta
Perangkat kelembagaan: lembaga/wadah subyek melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan
Tatanan/kaidah: norma/peraturan yang mengatur hubungan subyek/obyek agar berjalan serasi.
B. Sistem ekonomi dan politik
Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Sistem ekonomi:
• Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)
• Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan
• Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian
Perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:
a) Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan
b) Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c) Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d) Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab manajer
e) Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f) Pengaturan motivasi usaha
g) Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
h) Penentuan pertumbuhan ekonomi
i) Pengendalian stabilitas ekonomi
j) Pengambilan keputusan
k) Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan
Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:
• Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
• Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
• Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya
C. Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem Ekonomi yang esktrim:
(a) Sistem ekonomi kapitalis
• Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
• Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
• Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
• Campur tangan pemerintah sangat minim
• Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi
• USA
(b) Sistem ekonomi sosialis
• Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi
• Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
• Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
• Campur tangan pemerintah sangat tinggi
• Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
• USSR
(c) Sistem ekonomi campuran
• Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara
• Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
• Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
• Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air)
• Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah
D. Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali)
• Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
• Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
• Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
• Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
5. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:
(a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian
Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.
Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.
Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.
(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.
Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959.
Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun 1965.
Sabtu, 21 Mei 2011
Jumat, 20 Mei 2011
KEBIJAKAN MONETER
A. Pengertian
Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank central guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman
Kebijakan Moneter banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek.
B. Macam Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter kuantitatif, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen OMO (Open Market Operation) dan DR (Discount rate)
Kebijakan Moneter Kualitatif, yaitu kebijakan moneter non intervensi yang lebih banyak menekankan pada kesadaran pihak perbankan dan yang berhubungan dengannya secara umum.
C. Instrumen kebijakan Moneter
Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market Operation – OMO)
Kebijakan Tingkat Diskonto (Discount Rate – DR)
Kebijakan Cadangan Minimum (Reserve Requirement)
Pinjaman Selektif (Selected Consumption Loan)
Pembujukan Moral (Moral Suation)
Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank central guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman
Kebijakan Moneter banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek.
B. Macam Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter kuantitatif, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen OMO (Open Market Operation) dan DR (Discount rate)
Kebijakan Moneter Kualitatif, yaitu kebijakan moneter non intervensi yang lebih banyak menekankan pada kesadaran pihak perbankan dan yang berhubungan dengannya secara umum.
C. Instrumen kebijakan Moneter
Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market Operation – OMO)
Kebijakan Tingkat Diskonto (Discount Rate – DR)
Kebijakan Cadangan Minimum (Reserve Requirement)
Pinjaman Selektif (Selected Consumption Loan)
Pembujukan Moral (Moral Suation)
KEBIJAKAN FISKAL
A. Pengertian dan Jenis
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian.
Jenis Kebijakan fiskal :
• Kebijakan fiskal deskresioner (menyangkut kebijakan anggaran belanja-surplus atau defisit)
• Kebijakan fiskal Pendtabil Otomatik berupa pajak, asuransi pengangguran dan kebijakan harga minimum.
B. Latar Belakang Kebijakan Fiskal
Latar belakang kebijakan fiskal adalah :
• Semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian
• Kegagalan kebijakan Moneter menangani ketidakstabilan ekonomi terutama yang berhubungan dengan ketenaga-kerjaan (pengangguran terbuka semakin meningkat)
• Pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang mendominasi perekonomian.
C. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Fiskal
Fungsi Kebijakan Fiskal :
• Fungsi Alokasi
• Fungsi Distribusi
• Fungsi Stabilisasi
Tujuan Kebijakan Fiskal
• Mencegah pengangguran
• Untuk nmencapai stabilitas harga
D. Macam Kebijakan Fiskal
• Pembiayaan Fungsional
• Pengelolaan Anggaran
• Stabilisasi anggaran otomatis
• Anggaran belanja seimbang (kebijakan anggaran belanja defisit untuk mengatasi depresi dan pengangguran).
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian.
Jenis Kebijakan fiskal :
• Kebijakan fiskal deskresioner (menyangkut kebijakan anggaran belanja-surplus atau defisit)
• Kebijakan fiskal Pendtabil Otomatik berupa pajak, asuransi pengangguran dan kebijakan harga minimum.
B. Latar Belakang Kebijakan Fiskal
Latar belakang kebijakan fiskal adalah :
• Semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian
• Kegagalan kebijakan Moneter menangani ketidakstabilan ekonomi terutama yang berhubungan dengan ketenaga-kerjaan (pengangguran terbuka semakin meningkat)
• Pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang mendominasi perekonomian.
C. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Fiskal
Fungsi Kebijakan Fiskal :
• Fungsi Alokasi
• Fungsi Distribusi
• Fungsi Stabilisasi
Tujuan Kebijakan Fiskal
• Mencegah pengangguran
• Untuk nmencapai stabilitas harga
D. Macam Kebijakan Fiskal
• Pembiayaan Fungsional
• Pengelolaan Anggaran
• Stabilisasi anggaran otomatis
• Anggaran belanja seimbang (kebijakan anggaran belanja defisit untuk mengatasi depresi dan pengangguran).
PENGANGGURAN DI INDONESIA
A. PENGERTIAN
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
B. JENIS-JENIS PENGANGGURAN
Di Indonesia, terdapat 4 (lima) jenis pengangguran, diantaranya adalah :
a. Pengangguran Friksional
Adalah pengangguran yang disebabkan oleh keinginan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi, contohnya : seorang wanita yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana akuntansi. Suatu hari ditawari untuk bekerja sebagai SPG di sebuah depatement store. Ia menolak untuk bekerja sebagai SPG karena merasa bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari itu. Sehingga, wanita tersebut lebih memilih menjadi pengangguran.
b. Pengangguran Struktural
Adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi.
Contoh : Seorang buruh tani di suatu desa. Dahulu, sebelum adanya kemajuan teknologi seperti sekatang, untuk membajak sawah masih menggunakan tenaga hewan ternak. Namun sejak ada kemajuan teknologi, untuk membajak sawah dapat dilakukan dengan mudah menggunakan traktor. Para buruh tani tersebut tidak dapat mengerjakan pekerjaannya tersebut akibat kemajuan teknologi. Sehingga banyak yang memilih untuk tidak bekerja.
c. Pengangguran Musiman
Adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim.
Contoh : Seorang pembuat ketupat lebaran. Saat menjelang lebaran, ia sibuk memenuhi pesanan ketupat. Tapi di hari biasa, ia tidak bekerja.
d. Pengangguran Siklikal
Adalah pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi kondisi ekonomi.
Contoh : Sebuah perusahaan yang sedang mengalami penurunan produksi. Akibatnya, banyak karyawan yang dirumahkan untuk sementara.
Saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang dimulai pada 2 Februari 2011 yang lalu. Pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia sebesar 2 persen dari jumlah penduduk. Upaya lain yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia adalah dengan menyediakan lapangan kerja untuk siapa saja yang belum mendapat pekerjaan, memperluas lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pelatihan kerja agar para calon pekerja dapat memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia serta dengan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, agar tidak hanya berorientasi untuk menciptakan manusia-manusia yang profesional dalam pekerjaannya, namun juga dapat mendidik mereka untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
B. JENIS-JENIS PENGANGGURAN
Di Indonesia, terdapat 4 (lima) jenis pengangguran, diantaranya adalah :
a. Pengangguran Friksional
Adalah pengangguran yang disebabkan oleh keinginan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi, contohnya : seorang wanita yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana akuntansi. Suatu hari ditawari untuk bekerja sebagai SPG di sebuah depatement store. Ia menolak untuk bekerja sebagai SPG karena merasa bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari itu. Sehingga, wanita tersebut lebih memilih menjadi pengangguran.
b. Pengangguran Struktural
Adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi.
Contoh : Seorang buruh tani di suatu desa. Dahulu, sebelum adanya kemajuan teknologi seperti sekatang, untuk membajak sawah masih menggunakan tenaga hewan ternak. Namun sejak ada kemajuan teknologi, untuk membajak sawah dapat dilakukan dengan mudah menggunakan traktor. Para buruh tani tersebut tidak dapat mengerjakan pekerjaannya tersebut akibat kemajuan teknologi. Sehingga banyak yang memilih untuk tidak bekerja.
c. Pengangguran Musiman
Adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim.
Contoh : Seorang pembuat ketupat lebaran. Saat menjelang lebaran, ia sibuk memenuhi pesanan ketupat. Tapi di hari biasa, ia tidak bekerja.
d. Pengangguran Siklikal
Adalah pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi kondisi ekonomi.
Contoh : Sebuah perusahaan yang sedang mengalami penurunan produksi. Akibatnya, banyak karyawan yang dirumahkan untuk sementara.
Saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang dimulai pada 2 Februari 2011 yang lalu. Pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia sebesar 2 persen dari jumlah penduduk. Upaya lain yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia adalah dengan menyediakan lapangan kerja untuk siapa saja yang belum mendapat pekerjaan, memperluas lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pelatihan kerja agar para calon pekerja dapat memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia serta dengan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, agar tidak hanya berorientasi untuk menciptakan manusia-manusia yang profesional dalam pekerjaannya, namun juga dapat mendidik mereka untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
NERACA PEMBAYARAN LUAR NEGERI INDONESIA
Neraca pembayaran (balance of payment) adalah catatan transaksi antara penduduk suatu negara dengan negara-negara lainnya. Terdapat 2(dua) jenis neraca pembayaran, yaitu : neraca perdagangan dan neraca modal.
Transaksi berjalan (current account), mencatat perdagangan barang dan jasa, termasuk pembayaran transfer. Jasa termasuk pengangkutan, pembayaran royalti, dan pembayaran bunga. Jasa juga termasuk pendapatan investasi neto, bunga dan keuntungan dari aset kita dikurangi pendapatan pihak luar negeri dari aset yang dimilikinya di negara lain. Pembayaran transfer terdiri dari pengiriman uang, hadiah dan bantuan. Secara sederhana, neraca perdagangan (trade balance) berisi catatan perdagangan barang.Dengan menambahkan transfer neto ke dalam neraca perdagangan, maka akan mendapatkan sebuah transaksi berjalan.
Perhitungan sederhana neraca pembayaran adalah bahwa setiap transaksi yang meningkatkan pembayaran oleh suatu negara dihitung sebagai defisit dalam neraca pembayaran negara tersebut untuk negara lain, impor mobil, pemberian kepada orang asing, pembelian lahan di luar negeri, atau deposit yang ada di bank di luar negeri. Semuanya merupakan item defisit.
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.
1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.
Situasi neraca pembayaran selama empat tahun pelaksanaan Repelita V secara umum tetap terkendali dalam batas-batas yang wajar. Perkembangan neraca pembayaran tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, impor dan arus modal luar negeri.
Sejak tahun 1988/89 sampai dengan tahun keempat Repelita V nilai ekspor secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 15,5% per tahun, dari US$ 19,8 miliar pada tahun 1988/89 menjadi US$ 35,3 miliar pada tahun 1992/93 (lihat Tabel V-1). Peningkatan pertumbuhan ini terutama berasal dari laju pertumbuhan ekspor non migas yang meningkat rata-rata 19,5% per tahun sehingga mencapai US$ 24,8 miliar pada tahun 1992/93. Namun peningkatan laju pertumbuhan ekspor non migas yang pesat ini tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekspor minyak bumi dan gas alam cair. Selama kurun waktu tersebut, ekspor minyak bumi dan gas alam cair masing-masing hanya meningkat rata-rata sebesar 6,2% dan 11,8% per tahun, atau masing-masing menjadi sebesar US$ 6,4 miliar dan US$ 4,1 miliar pada tahun 1992/93.
Sementara itu, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan semakin mantap sehingga semakin mampu berperan sebagai sumber penerimaan devisa utama. Dalam tiga tahun terakhir ini, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan terus meningkat dari 54,6% pada tahun 1990/91 menjadi 64,0% pada tahun 1991/92 dan menjadi 70,3 % pada tahun 1992/93.
Transaksi berjalan (current account), mencatat perdagangan barang dan jasa, termasuk pembayaran transfer. Jasa termasuk pengangkutan, pembayaran royalti, dan pembayaran bunga. Jasa juga termasuk pendapatan investasi neto, bunga dan keuntungan dari aset kita dikurangi pendapatan pihak luar negeri dari aset yang dimilikinya di negara lain. Pembayaran transfer terdiri dari pengiriman uang, hadiah dan bantuan. Secara sederhana, neraca perdagangan (trade balance) berisi catatan perdagangan barang.Dengan menambahkan transfer neto ke dalam neraca perdagangan, maka akan mendapatkan sebuah transaksi berjalan.
Perhitungan sederhana neraca pembayaran adalah bahwa setiap transaksi yang meningkatkan pembayaran oleh suatu negara dihitung sebagai defisit dalam neraca pembayaran negara tersebut untuk negara lain, impor mobil, pemberian kepada orang asing, pembelian lahan di luar negeri, atau deposit yang ada di bank di luar negeri. Semuanya merupakan item defisit.
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.
1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.
Situasi neraca pembayaran selama empat tahun pelaksanaan Repelita V secara umum tetap terkendali dalam batas-batas yang wajar. Perkembangan neraca pembayaran tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, impor dan arus modal luar negeri.
Sejak tahun 1988/89 sampai dengan tahun keempat Repelita V nilai ekspor secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 15,5% per tahun, dari US$ 19,8 miliar pada tahun 1988/89 menjadi US$ 35,3 miliar pada tahun 1992/93 (lihat Tabel V-1). Peningkatan pertumbuhan ini terutama berasal dari laju pertumbuhan ekspor non migas yang meningkat rata-rata 19,5% per tahun sehingga mencapai US$ 24,8 miliar pada tahun 1992/93. Namun peningkatan laju pertumbuhan ekspor non migas yang pesat ini tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekspor minyak bumi dan gas alam cair. Selama kurun waktu tersebut, ekspor minyak bumi dan gas alam cair masing-masing hanya meningkat rata-rata sebesar 6,2% dan 11,8% per tahun, atau masing-masing menjadi sebesar US$ 6,4 miliar dan US$ 4,1 miliar pada tahun 1992/93.
Sementara itu, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan semakin mantap sehingga semakin mampu berperan sebagai sumber penerimaan devisa utama. Dalam tiga tahun terakhir ini, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan terus meningkat dari 54,6% pada tahun 1990/91 menjadi 64,0% pada tahun 1991/92 dan menjadi 70,3 % pada tahun 1992/93.
Kamis, 19 Mei 2011
PENDAPATAN NASIONAL
Suatu negara dapat dikatakan kaya, karena negara tersebut mempunyai hutan-hutan yang dapat menghasilkan kayu yang sangat berharga, bahan tambang dan galian yang masih berada di perut bumi. Negara semacam ini adalah negara yang kaya dalam arti potensial. Untuk dikatakan kaya dalam arti yang dapat dinikmati oleh rakyatnya, kekayaannya masih perlu pengolahan dengan biaya yang sangat tinggi dan teknologi canggih yang mungkin sekali tidak dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, jumlah barang dan jasa yang dihasilkannya dalam waktu 1 (satu) tahun memang lebih menggambarkan kekayaan suatu negara.
Pendapatan nasional didefinisikan sebagai hasil akhir (final product) suatu negara dalam bentuk barang dan jasa dalam waktu 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Dalam definisi pendapatan nasional, bila suatu negara hanya menghasilkan barang A dalam 1 (satu) tahun dan dari barang A tadi, sebagian dibuat menjadi produk baru yaitu barang B, lalu sebagian lafgi untuk disimpan, maka pendapatan nasional negara tersebut hanyalah berupa barang B serta barang A yang masih tersisa (yang keseluruhannya dinyatakan dalam satuan uang).
Untuk menghitung pendapatan nasional dikenal beberapa pendekatan, yaitu :
a. Pendekatan Produksi
Dalam pendekatan produksi, hasil akhir yang diproduksi suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun dirinci menurut sektor atau lapangan usaha yang menfghasilkannya, seperti sektor pertanian, pertambangan, galian serta industri. Dalam arus lingkar, pendekatan semacam ini terletak di arus pengeluaran, karena pengeluaran-pengeluaran dalam arus tersebut pada dasarnya merupakan pengeluaran untuk barang konsumsi, arus pengeluarannya terdiri dari pengeluaran konsumsi.
b. Pendekatan Pengeluaran
Dalam pendekatan ini, arus pengeluarannya terdiri dari pengeluaran konsumsi (C),investasi (I), konsumsi pemerintah (G), impor dan dari penerimaan ekspor. Pengeluaran untuk impor merupakan pendapatan orang luar negeri, jadi berpengaruh negatif. Sedangkan ekspor merupakan sebagian pendapatan luar negeri yang masuk, jadi berpengaruh positif. Dengan investasi, maka akan bertambah (terbentuknya) barang modal. Oleh karena itu, dalam tabel pendapatan nasional, investasi dimasukkan sebagai npembentukkan modal tetap domestik. Dalam perkiraan ini, termasuk cadangan berupa bahan mentah dan bahan baku yang belum dihunakan dan hasil akhir/produk yang belum terjual. Penjumlahan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik (investasi) dan selisih antara ekspor dan impor merupakan PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihitung melalui pendekatan pengeluarab. Pada umumnya, komponen-komponen PDB dalam pendekatan pengeluaran tidak mudah untuk diperkirakan dan salah satu komponen yang paling sulit diperkirakan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kesulitan inilah yang menyebabkan bahwa PDB yang dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran bisa saja lebih kecil / lebih besar daripada PDB yang dihitung melalui pendekatan produksi yang dianggap paling tepat.
c. Pendekatan Pendapatan (nilai tambah)
Merupakan arus bawah yang terdiri dari upah/gaji, bunga, sewa, dan keuntungan. Dalam arus ini, pemerintah memasukkan berbagai subsidi yang dikenal dengan istilah transfer payment. Transfer payment adalah pembayaran yang tidak diimbangi dengan balas jasa dalam bentuk apapun, seperti yang diberikan kepada yatim piatu, pensiunan dan orang yang tidak bekerja (unemployed). Arus pajak yang keluar dari arus pendapatan terdiri dari pajak tidak langsung dan pajak langsung. Dalam berbagai analisis, di negara berkembang termasuk Indonesia, konsep pendapatan nasional yang digunakan adalah konsep PDB (Produk Domestik Bruto), sedangkan di negara maju menggunakan konsep PNB (Produk Nasional Bruto). Pilihan antara kedua konsep tersebut tampaknya ditentukan oleh yang paling besar di antara keduanya, namun demikian, konsep PNB menunjukkan kemakmuran yang sebenarnya.
Pendapatan nasional didefinisikan sebagai hasil akhir (final product) suatu negara dalam bentuk barang dan jasa dalam waktu 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Dalam definisi pendapatan nasional, bila suatu negara hanya menghasilkan barang A dalam 1 (satu) tahun dan dari barang A tadi, sebagian dibuat menjadi produk baru yaitu barang B, lalu sebagian lafgi untuk disimpan, maka pendapatan nasional negara tersebut hanyalah berupa barang B serta barang A yang masih tersisa (yang keseluruhannya dinyatakan dalam satuan uang).
Untuk menghitung pendapatan nasional dikenal beberapa pendekatan, yaitu :
a. Pendekatan Produksi
Dalam pendekatan produksi, hasil akhir yang diproduksi suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun dirinci menurut sektor atau lapangan usaha yang menfghasilkannya, seperti sektor pertanian, pertambangan, galian serta industri. Dalam arus lingkar, pendekatan semacam ini terletak di arus pengeluaran, karena pengeluaran-pengeluaran dalam arus tersebut pada dasarnya merupakan pengeluaran untuk barang konsumsi, arus pengeluarannya terdiri dari pengeluaran konsumsi.
b. Pendekatan Pengeluaran
Dalam pendekatan ini, arus pengeluarannya terdiri dari pengeluaran konsumsi (C),investasi (I), konsumsi pemerintah (G), impor dan dari penerimaan ekspor. Pengeluaran untuk impor merupakan pendapatan orang luar negeri, jadi berpengaruh negatif. Sedangkan ekspor merupakan sebagian pendapatan luar negeri yang masuk, jadi berpengaruh positif. Dengan investasi, maka akan bertambah (terbentuknya) barang modal. Oleh karena itu, dalam tabel pendapatan nasional, investasi dimasukkan sebagai npembentukkan modal tetap domestik. Dalam perkiraan ini, termasuk cadangan berupa bahan mentah dan bahan baku yang belum dihunakan dan hasil akhir/produk yang belum terjual. Penjumlahan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik (investasi) dan selisih antara ekspor dan impor merupakan PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihitung melalui pendekatan pengeluarab. Pada umumnya, komponen-komponen PDB dalam pendekatan pengeluaran tidak mudah untuk diperkirakan dan salah satu komponen yang paling sulit diperkirakan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kesulitan inilah yang menyebabkan bahwa PDB yang dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran bisa saja lebih kecil / lebih besar daripada PDB yang dihitung melalui pendekatan produksi yang dianggap paling tepat.
c. Pendekatan Pendapatan (nilai tambah)
Merupakan arus bawah yang terdiri dari upah/gaji, bunga, sewa, dan keuntungan. Dalam arus ini, pemerintah memasukkan berbagai subsidi yang dikenal dengan istilah transfer payment. Transfer payment adalah pembayaran yang tidak diimbangi dengan balas jasa dalam bentuk apapun, seperti yang diberikan kepada yatim piatu, pensiunan dan orang yang tidak bekerja (unemployed). Arus pajak yang keluar dari arus pendapatan terdiri dari pajak tidak langsung dan pajak langsung. Dalam berbagai analisis, di negara berkembang termasuk Indonesia, konsep pendapatan nasional yang digunakan adalah konsep PDB (Produk Domestik Bruto), sedangkan di negara maju menggunakan konsep PNB (Produk Nasional Bruto). Pilihan antara kedua konsep tersebut tampaknya ditentukan oleh yang paling besar di antara keduanya, namun demikian, konsep PNB menunjukkan kemakmuran yang sebenarnya.
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PEMBANGUNAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan adalah berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Jika yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumulasi kapital yang rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, serta masalah ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang kurang berkembang.
Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan pada dasarnya dilandasi oleh keinginan berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin diatasi. Sementara itu, strategi-strategi pembangunan lain ternyata sangan sulit mempengaruhi/memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini.
Strategi pembangunan, ternyata justru menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan. Ketidakmerataan tersebut tidak hanya antar golongan masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju dan daerah terbelakang. Ketidakmerataan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cenderung hanya diarahkan ke lokasi tertentu. Biasanya, modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan outputnya berorientasi ke pasar Internasionaldan abtar kelompok menengan ke atas di dalam negeri. Selain karena kebijaksanaan penanaman modal, kesulitan pangan antar daerah juga disababkan karena potensi daerah yang berbeda-beda.
Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan pada dasarnya dilandasi oleh keinginan berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin diatasi. Sementara itu, strategi-strategi pembangunan lain ternyata sangan sulit mempengaruhi/memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini.
Strategi pembangunan, ternyata justru menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan. Ketidakmerataan tersebut tidak hanya antar golongan masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju dan daerah terbelakang. Ketidakmerataan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cenderung hanya diarahkan ke lokasi tertentu. Biasanya, modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan outputnya berorientasi ke pasar Internasionaldan abtar kelompok menengan ke atas di dalam negeri. Selain karena kebijaksanaan penanaman modal, kesulitan pangan antar daerah juga disababkan karena potensi daerah yang berbeda-beda.
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
Strategi pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya sebelum tahun 1966 pada tingkat tertentu diarahkan untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi. Banyak pengamat mengatakan bahwa titik berat pembangunan pada periode itu lebih dititikberatkan pada pembangunan politik dan sangat kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.
Hasil dari kebijaksanaan yang diberlakukan sebagai penjabaran strategi pertumbuhan akhirnya menciptakan hyper inflasi pada akhir tahun 1965 yang merusak seluruh sektor perekonomian. Kemudian pada periode 1966-1968, strategi yang diberlakukan pada dasarnya adalah strategi pertumbuhan yang didasarkan pada ke-Indonesiaan. Dimana pada strategi pertumbuha tersebut, tidak mungkin dicapai jika tingkat hyper inflasi tidak dikehendaki terlebih dahulu. Untuk itu, pada periode ini pemerintah Indonesia memberlakukan kebijaksanaan stabilisasi dan rehabilitasi.
Strategi-strategi tersebut nampak lewat kebijaksanaan yang dilakukan, misalnya :
a) Semakin meningkatnya ketentuan Pusat dan daerah untuk membiayai pembangunan di daerah yang sifatnya padat karya.
b) Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perkreditan khususnya sejak diperkenalkannya KIK / KMK.
c) Perhatian yang besar terhadap koperasi khususnya pada KUD.
Sementara itu sejak Repelita II, strategi pembangunan wilayah di Indonesia secara tegas ditekankan dengan dibaginya wilayah Indonesia menjadi 4 (empat) wilayah pembangunan, yaitu :
• Wilayah Pembangunan I (WP I)
• Wilayah Pembangunan II (WP II)
• Wilayah Pembangunan III(WP III)
• Wilayah Pembangunan VI (WP VI)
Pembagian wilayah ini tidak didasarkan pada pembagian secara politis yang ada. Strategi pembanguna ekonomi yang diberikan itu secara konsisten didukung oleh kebikjaksanaan ekonomi. Kemudian strategi itu juga dipertegas dengan menetapkan sasaran-sasaran atau titik berat pembangunan setiap Repelita.
Hasil dari kebijaksanaan yang diberlakukan sebagai penjabaran strategi pertumbuhan akhirnya menciptakan hyper inflasi pada akhir tahun 1965 yang merusak seluruh sektor perekonomian. Kemudian pada periode 1966-1968, strategi yang diberlakukan pada dasarnya adalah strategi pertumbuhan yang didasarkan pada ke-Indonesiaan. Dimana pada strategi pertumbuha tersebut, tidak mungkin dicapai jika tingkat hyper inflasi tidak dikehendaki terlebih dahulu. Untuk itu, pada periode ini pemerintah Indonesia memberlakukan kebijaksanaan stabilisasi dan rehabilitasi.
Strategi-strategi tersebut nampak lewat kebijaksanaan yang dilakukan, misalnya :
a) Semakin meningkatnya ketentuan Pusat dan daerah untuk membiayai pembangunan di daerah yang sifatnya padat karya.
b) Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perkreditan khususnya sejak diperkenalkannya KIK / KMK.
c) Perhatian yang besar terhadap koperasi khususnya pada KUD.
Sementara itu sejak Repelita II, strategi pembangunan wilayah di Indonesia secara tegas ditekankan dengan dibaginya wilayah Indonesia menjadi 4 (empat) wilayah pembangunan, yaitu :
• Wilayah Pembangunan I (WP I)
• Wilayah Pembangunan II (WP II)
• Wilayah Pembangunan III(WP III)
• Wilayah Pembangunan VI (WP VI)
Pembagian wilayah ini tidak didasarkan pada pembagian secara politis yang ada. Strategi pembanguna ekonomi yang diberikan itu secara konsisten didukung oleh kebikjaksanaan ekonomi. Kemudian strategi itu juga dipertegas dengan menetapkan sasaran-sasaran atau titik berat pembangunan setiap Repelita.
Kamis, 12 Mei 2011
INFLASI TAHUN 2011 DIPREDIKSI 6 PERSEN
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh faktor :
• konsumsi masyarakat yang meningkat,
• berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi dan spekulasi, dan
• adanya ketidak lancaran distribusi barang
Selain itu, inflasi dapat diartikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi juga merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi.
Saat ini, pemerintah memprediksikan tingkat inflasi di Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 6 persen. Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia, Enrique Blanco Armas mengatakan bahwa pihaknya memprediksi penurunan tingkat inflasi Indonesia tahun ini mencapai 6 persen karena volatile bahan makanan mempengaruhi inflasi inti. Pemerintah pun diminta untuk memperbaiki manajemen permintaan bahan makanan dan menyiapkan pengelolaan permintaan bahan makanan yang tepat sehingga pasokan bahan makanan menjadi lancar.
Pada Februari, Badan Pusat Statistik memperkirakan tekanan inflasi pada bulan Februari berkurang seiring dengan turunnya harga beras. Bahakan memungkinkan terjadinya deflasi karena faktor panen padi. Kepala BPS, Rusman Heriawan yang ditemui setelah mengikuti rapat koordinasi tentang pangan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, mengatakan bahwa tekanan inflasi di bulan Februari tidak akan terlalu besar, hal ini dipengaruhi oleh turunnya harga cabai merah dan rawit.
Pada bulan Maret yang lalu, pemerintah juga memprediksikan tingkat inflasi akan minus. Ini terjadi akibat musim panen dan hujan yang tidak turun terus menerus sepanjang bulan Maret diperkirakan akan membuat harga-harga mulai turun. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, deflasi biasa terjadi pada Maret. Walaupun kecenderungan penurunan harga sudah terlihat, Gubernur Bank Indonesia belum bisa memprediksi besaran deflasi yang mungkin akan terjadi. Jika deflasi lebih besar disbanding tahunlalu, peluang inflasi tahunan turun makin besar.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa optimistis deflasi akan terjadi di bulan Maret setelah melihat penurunan harga-harga. Berdasarkan laporan yang disusun Kementerian Ekonomi, penurunan harga sudah terjadi, kecuali harga pangan global, seperti jagung dan kedelai. Untuk mengendalikan gejolak pangan yang terjadi, pemerintah meningkatkan perpaduan tim pengendalian harga dan tim pengendalian inflasi daerah. Hatta Rajasa juga mengatakan bahwa inflasi daerah sangat mempengaruhi inflasi nasional karena 77 persen inflasi nasional dipengaruhi inflasi darah. Hal penting yang dilakukan untuk menekan harga, salah satunya adalah dengan perbaikan infrastruktur. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mempercepat perbaikan infrastruktur. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini juga cukup kondusif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,4 persen. Apalagi dengan meningkatnya investasi dan tingginya pergerakan pembangunan
Sumber : Koran Kompas
.
• konsumsi masyarakat yang meningkat,
• berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi dan spekulasi, dan
• adanya ketidak lancaran distribusi barang
Selain itu, inflasi dapat diartikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi juga merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi.
Saat ini, pemerintah memprediksikan tingkat inflasi di Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 6 persen. Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia, Enrique Blanco Armas mengatakan bahwa pihaknya memprediksi penurunan tingkat inflasi Indonesia tahun ini mencapai 6 persen karena volatile bahan makanan mempengaruhi inflasi inti. Pemerintah pun diminta untuk memperbaiki manajemen permintaan bahan makanan dan menyiapkan pengelolaan permintaan bahan makanan yang tepat sehingga pasokan bahan makanan menjadi lancar.
Pada Februari, Badan Pusat Statistik memperkirakan tekanan inflasi pada bulan Februari berkurang seiring dengan turunnya harga beras. Bahakan memungkinkan terjadinya deflasi karena faktor panen padi. Kepala BPS, Rusman Heriawan yang ditemui setelah mengikuti rapat koordinasi tentang pangan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, mengatakan bahwa tekanan inflasi di bulan Februari tidak akan terlalu besar, hal ini dipengaruhi oleh turunnya harga cabai merah dan rawit.
Pada bulan Maret yang lalu, pemerintah juga memprediksikan tingkat inflasi akan minus. Ini terjadi akibat musim panen dan hujan yang tidak turun terus menerus sepanjang bulan Maret diperkirakan akan membuat harga-harga mulai turun. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, deflasi biasa terjadi pada Maret. Walaupun kecenderungan penurunan harga sudah terlihat, Gubernur Bank Indonesia belum bisa memprediksi besaran deflasi yang mungkin akan terjadi. Jika deflasi lebih besar disbanding tahunlalu, peluang inflasi tahunan turun makin besar.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa optimistis deflasi akan terjadi di bulan Maret setelah melihat penurunan harga-harga. Berdasarkan laporan yang disusun Kementerian Ekonomi, penurunan harga sudah terjadi, kecuali harga pangan global, seperti jagung dan kedelai. Untuk mengendalikan gejolak pangan yang terjadi, pemerintah meningkatkan perpaduan tim pengendalian harga dan tim pengendalian inflasi daerah. Hatta Rajasa juga mengatakan bahwa inflasi daerah sangat mempengaruhi inflasi nasional karena 77 persen inflasi nasional dipengaruhi inflasi darah. Hal penting yang dilakukan untuk menekan harga, salah satunya adalah dengan perbaikan infrastruktur. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mempercepat perbaikan infrastruktur. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini juga cukup kondusif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,4 persen. Apalagi dengan meningkatnya investasi dan tingginya pergerakan pembangunan
Sumber : Koran Kompas
.
Langganan:
Postingan (Atom)