INFLASI DIPERKIRAKAN BERLANJUT HINGGA JULI - AGUSTUS

Masa-masa deflasi tampaknya mulai berakhir. Lambat laun, inflasi akan menghadang. Dimulai pada Juni 2011, angka inflasi diperkirakan bertengger di level 0,1 sampai 0,3%. Pencapaian tersebut ditopang oleh kelangkaan daging sapi dan faktor musiman.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa faktor pendorong inflasi adalah adanya kenaikan harga komoditas poko, seperti beras, karena berakhirnya masa panen. Komoditas pokok tersebut menyumbang 5 persen dari seluruh faktor yang mempengaruhi harga.

Selain beras, komoditas pemicu inflasi ialah daging sapi karena adanya penghentian impor dari Australia. Selain menyebabkan kerugian, kebijakan itu ternyata berdampak positif. Sumbangan harga daging sapi terhadap inflasi diakui pula oleh Ekonom Kepala Dana Reksa Institute Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, kenaikan harga yang cukup signifikan itu mempengaruhi inflasi pada Juni 2011. Untuk beras, meski harganya naik, inflasi tidak terdorong secara signifikan. Begitu pula dengan cabai dan minyak yang tidak menjadi penyebab inflasi karena harganya cenderung turun.

Perkiraan adanya peningkatan inflasi pada satu hingga dua bulan kedepan, tidak lepas dari adanya musim liburan sekolah, tahun ajaran baru, Ramadhan serta Lebaran.

Meskipun secara umum inflasi diperkirakan meningkat pada bulan ini, ke depan, kondisi itu masih dapat terbantu dengan penjagaan nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia. Hal itu dinyatakan oleh seprang pengamat ekonomi dari Bank Saudara, Rully Nova. Beliau menuturkan penjagaan nilai tukar tersebut dapat menguatkan fundamental ekonomi Indonesia. Untuk meredam inflasi, dalam jangka panjang pemerintah dapat pula memperbaiki infrastruktur yang menopang kelancaran distribusi bahan pangan. Dengan demikian, permintaan dari eluruh pulau akan dapat terpenuhi.

Sumber ; Koran Jakarta

SISTEM EKONOMI INDONESIA

A. Sistem

Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.

Subyek dan obyek:

• Sistem kemayarakatan: orang atau masyarakat
• Sistem kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam
• Sistem peralatan: barang/alat
• Sistem informasi: data, catatan, dan fakta

Perangkat kelembagaan: lembaga/wadah subyek melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan
Tatanan/kaidah: norma/peraturan yang mengatur hubungan subyek/obyek agar berjalan serasi.

B. Sistem ekonomi dan politik

Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Sistem ekonomi:

• Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)
• Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan
• Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian

Perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:

a) Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan
b) Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c) Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d) Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab manajer
e) Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f) Pengaturan motivasi usaha
g) Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
h) Penentuan pertumbuhan ekonomi
i) Pengendalian stabilitas ekonomi
j) Pengambilan keputusan
k) Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:

• Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
• Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
• Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya

C. Kapitalisme dan Sosialisme

Sistem Ekonomi yang esktrim:

(a) Sistem ekonomi kapitalis

• Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
• Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
• Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
• Campur tangan pemerintah sangat minim
• Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi
• USA

(b) Sistem ekonomi sosialis

• Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi
• Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
• Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
• Campur tangan pemerintah sangat tinggi
• Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
• USSR

(c) Sistem ekonomi campuran

• Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara
• Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
• Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
• Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air)
• Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah


D. Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali)

• Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.

• Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.

• Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.

• Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.


5. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:

(a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian

Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.

Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.

Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.

(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.

Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.

Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959.

Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun 1965.

KEBIJAKAN MONETER

A. Pengertian

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank central guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman

Kebijakan Moneter banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek.

B. Macam Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter kuantitatif, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen OMO (Open Market Operation) dan DR (Discount rate)
Kebijakan Moneter Kualitatif, yaitu kebijakan moneter non intervensi yang lebih banyak menekankan pada kesadaran pihak perbankan dan yang berhubungan dengannya secara umum.

C. Instrumen kebijakan Moneter

Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market Operation – OMO)
Kebijakan Tingkat Diskonto (Discount Rate – DR)
Kebijakan Cadangan Minimum (Reserve Requirement)
Pinjaman Selektif (Selected Consumption Loan)
Pembujukan Moral (Moral Suation)

KEBIJAKAN FISKAL

A. Pengertian dan Jenis

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian.

Jenis Kebijakan fiskal :

• Kebijakan fiskal deskresioner (menyangkut kebijakan anggaran belanja-surplus atau defisit)
• Kebijakan fiskal Pendtabil Otomatik berupa pajak, asuransi pengangguran dan kebijakan harga minimum.

B. Latar Belakang Kebijakan Fiskal

Latar belakang kebijakan fiskal adalah :

• Semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian
• Kegagalan kebijakan Moneter menangani ketidakstabilan ekonomi terutama yang berhubungan dengan ketenaga-kerjaan (pengangguran terbuka semakin meningkat)
• Pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang mendominasi perekonomian.

C. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Fiskal

Fungsi Kebijakan Fiskal :

• Fungsi Alokasi
• Fungsi Distribusi
• Fungsi Stabilisasi

Tujuan Kebijakan Fiskal
• Mencegah pengangguran
• Untuk nmencapai stabilitas harga


D. Macam Kebijakan Fiskal

• Pembiayaan Fungsional
• Pengelolaan Anggaran
• Stabilisasi anggaran otomatis
• Anggaran belanja seimbang (kebijakan anggaran belanja defisit untuk mengatasi depresi dan pengangguran).

PENGANGGURAN DI INDONESIA

A. PENGERTIAN

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

B. JENIS-JENIS PENGANGGURAN

Di Indonesia, terdapat 4 (lima) jenis pengangguran, diantaranya adalah :

a. Pengangguran Friksional

Adalah pengangguran yang disebabkan oleh keinginan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi, contohnya : seorang wanita yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana akuntansi. Suatu hari ditawari untuk bekerja sebagai SPG di sebuah depatement store. Ia menolak untuk bekerja sebagai SPG karena merasa bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari itu. Sehingga, wanita tersebut lebih memilih menjadi pengangguran.

b. Pengangguran Struktural

Adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi.
Contoh : Seorang buruh tani di suatu desa. Dahulu, sebelum adanya kemajuan teknologi seperti sekatang, untuk membajak sawah masih menggunakan tenaga hewan ternak. Namun sejak ada kemajuan teknologi, untuk membajak sawah dapat dilakukan dengan mudah menggunakan traktor. Para buruh tani tersebut tidak dapat mengerjakan pekerjaannya tersebut akibat kemajuan teknologi. Sehingga banyak yang memilih untuk tidak bekerja.

c. Pengangguran Musiman

Adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim.
Contoh : Seorang pembuat ketupat lebaran. Saat menjelang lebaran, ia sibuk memenuhi pesanan ketupat. Tapi di hari biasa, ia tidak bekerja.


d. Pengangguran Siklikal

Adalah pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi kondisi ekonomi.
Contoh : Sebuah perusahaan yang sedang mengalami penurunan produksi. Akibatnya, banyak karyawan yang dirumahkan untuk sementara.


Saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang dimulai pada 2 Februari 2011 yang lalu. Pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia sebesar 2 persen dari jumlah penduduk. Upaya lain yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia adalah dengan menyediakan lapangan kerja untuk siapa saja yang belum mendapat pekerjaan, memperluas lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pelatihan kerja agar para calon pekerja dapat memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia serta dengan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, agar tidak hanya berorientasi untuk menciptakan manusia-manusia yang profesional dalam pekerjaannya, namun juga dapat mendidik mereka untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

NERACA PEMBAYARAN LUAR NEGERI INDONESIA

Neraca pembayaran (balance of payment) adalah catatan transaksi antara penduduk suatu negara dengan negara-negara lainnya. Terdapat 2(dua) jenis neraca pembayaran, yaitu : neraca perdagangan dan neraca modal.

Transaksi berjalan (current account), mencatat perdagangan barang dan jasa, termasuk pembayaran transfer. Jasa termasuk pengangkutan, pembayaran royalti, dan pembayaran bunga. Jasa juga termasuk pendapatan investasi neto, bunga dan keuntungan dari aset kita dikurangi pendapatan pihak luar negeri dari aset yang dimilikinya di negara lain. Pembayaran transfer terdiri dari pengiriman uang, hadiah dan bantuan. Secara sederhana, neraca perdagangan (trade balance) berisi catatan perdagangan barang.Dengan menambahkan transfer neto ke dalam neraca perdagangan, maka akan mendapatkan sebuah transaksi berjalan.

Perhitungan sederhana neraca pembayaran adalah bahwa setiap transaksi yang meningkatkan pembayaran oleh suatu negara dihitung sebagai defisit dalam neraca pembayaran negara tersebut untuk negara lain, impor mobil, pemberian kepada orang asing, pembelian lahan di luar negeri, atau deposit yang ada di bank di luar negeri. Semuanya merupakan item defisit.

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.

1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.

2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

Situasi neraca pembayaran selama empat tahun pelaksanaan Repelita V secara umum tetap terkendali dalam batas-batas yang wajar. Perkembangan neraca pembayaran tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, impor dan arus modal luar negeri.

Sejak tahun 1988/89 sampai dengan tahun keempat Repelita V nilai ekspor secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 15,5% per tahun, dari US$ 19,8 miliar pada tahun 1988/89 menjadi US$ 35,3 miliar pada tahun 1992/93 (lihat Tabel V-1). Peningkatan pertumbuhan ini terutama berasal dari laju pertumbuhan ekspor non migas yang meningkat rata-rata 19,5% per tahun sehingga mencapai US$ 24,8 miliar pada tahun 1992/93. Namun peningkatan laju pertumbuhan ekspor non migas yang pesat ini tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekspor minyak bumi dan gas alam cair. Selama kurun waktu tersebut, ekspor minyak bumi dan gas alam cair masing-masing hanya meningkat rata-rata sebesar 6,2% dan 11,8% per tahun, atau masing-masing menjadi sebesar US$ 6,4 miliar dan US$ 4,1 miliar pada tahun 1992/93.

Sementara itu, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan semakin mantap sehingga semakin mampu berperan sebagai sumber penerimaan devisa utama. Dalam tiga tahun terakhir ini, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan terus meningkat dari 54,6% pada tahun 1990/91 menjadi 64,0% pada tahun 1991/92 dan menjadi 70,3 % pada tahun 1992/93.

PENDAPATAN NASIONAL

Suatu negara dapat dikatakan kaya, karena negara tersebut mempunyai hutan-hutan yang dapat menghasilkan kayu yang sangat berharga, bahan tambang dan galian yang masih berada di perut bumi. Negara semacam ini adalah negara yang kaya dalam arti potensial. Untuk dikatakan kaya dalam arti yang dapat dinikmati oleh rakyatnya, kekayaannya masih perlu pengolahan dengan biaya yang sangat tinggi dan teknologi canggih yang mungkin sekali tidak dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, jumlah barang dan jasa yang dihasilkannya dalam waktu 1 (satu) tahun memang lebih menggambarkan kekayaan suatu negara.

Pendapatan nasional didefinisikan sebagai hasil akhir (final product) suatu negara dalam bentuk barang dan jasa dalam waktu 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Dalam definisi pendapatan nasional, bila suatu negara hanya menghasilkan barang A dalam 1 (satu) tahun dan dari barang A tadi, sebagian dibuat menjadi produk baru yaitu barang B, lalu sebagian lafgi untuk disimpan, maka pendapatan nasional negara tersebut hanyalah berupa barang B serta barang A yang masih tersisa (yang keseluruhannya dinyatakan dalam satuan uang).
Untuk menghitung pendapatan nasional dikenal beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, hasil akhir yang diproduksi suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun dirinci menurut sektor atau lapangan usaha yang menfghasilkannya, seperti sektor pertanian, pertambangan, galian serta industri. Dalam arus lingkar, pendekatan semacam ini terletak di arus pengeluaran, karena pengeluaran-pengeluaran dalam arus tersebut pada dasarnya merupakan pengeluaran untuk barang konsumsi, arus pengeluarannya terdiri dari pengeluaran konsumsi.

b. Pendekatan Pengeluaran

Dalam pendekatan ini, arus pengeluarannya terdiri dari pengeluaran konsumsi (C),investasi (I), konsumsi pemerintah (G), impor dan dari penerimaan ekspor. Pengeluaran untuk impor merupakan pendapatan orang luar negeri, jadi berpengaruh negatif. Sedangkan ekspor merupakan sebagian pendapatan luar negeri yang masuk, jadi berpengaruh positif. Dengan investasi, maka akan bertambah (terbentuknya) barang modal. Oleh karena itu, dalam tabel pendapatan nasional, investasi dimasukkan sebagai npembentukkan modal tetap domestik. Dalam perkiraan ini, termasuk cadangan berupa bahan mentah dan bahan baku yang belum dihunakan dan hasil akhir/produk yang belum terjual. Penjumlahan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik (investasi) dan selisih antara ekspor dan impor merupakan PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihitung melalui pendekatan pengeluarab. Pada umumnya, komponen-komponen PDB dalam pendekatan pengeluaran tidak mudah untuk diperkirakan dan salah satu komponen yang paling sulit diperkirakan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kesulitan inilah yang menyebabkan bahwa PDB yang dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran bisa saja lebih kecil / lebih besar daripada PDB yang dihitung melalui pendekatan produksi yang dianggap paling tepat.

c. Pendekatan Pendapatan (nilai tambah)

Merupakan arus bawah yang terdiri dari upah/gaji, bunga, sewa, dan keuntungan. Dalam arus ini, pemerintah memasukkan berbagai subsidi yang dikenal dengan istilah transfer payment. Transfer payment adalah pembayaran yang tidak diimbangi dengan balas jasa dalam bentuk apapun, seperti yang diberikan kepada yatim piatu, pensiunan dan orang yang tidak bekerja (unemployed). Arus pajak yang keluar dari arus pendapatan terdiri dari pajak tidak langsung dan pajak langsung. Dalam berbagai analisis, di negara berkembang termasuk Indonesia, konsep pendapatan nasional yang digunakan adalah konsep PDB (Produk Domestik Bruto), sedangkan di negara maju menggunakan konsep PNB (Produk Nasional Bruto). Pilihan antara kedua konsep tersebut tampaknya ditentukan oleh yang paling besar di antara keduanya, namun demikian, konsep PNB menunjukkan kemakmuran yang sebenarnya.